Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menggelar rangkaian rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Agenda ini diawali dengan penyampaian nota pengantar oleh Bupati Sukabumi, Asep Japar, pada Selasa (30/9/25), dan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Rabu (1/10/25).
DPRD Soroti Penurunan Transfer ke Daerah
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan, masukan, dan pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi pada tahap selanjutnya. Salah satu isu krusial yang mencuat adalah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp725,69 miliar atau turun 20,39 persen dibandingkan asumsi KUA/PPAS APBD 2026.
“Fraksi-fraksi menyoroti penurunan TKD ini, karena berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah. Namun, pertanyaan terkait tema pembangunan 2026 sebenarnya sudah sejalan dengan RPJMD lima tahunan. Meski anggaran menurun, saya yakin Pak Bupati bisa menyesuaikan target agar tetap tercapai,” ujar Budi.
Ia menekankan bahwa masukan dari DPRD bukan sekadar catatan formalitas, melainkan dorongan agar Pemkab Sukabumi mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dengan kebutuhan pembangunan.
Tema Pembangunan 2026: Agroindustri dan Pariwisata
Seperti diketahui, untuk tahun 2026, Pemkab Sukabumi mengusung tema pembangunan “Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”. Tema ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat.
Namun, dengan kondisi fiskal yang tertekan, beberapa pos anggaran harus mengalami penyesuaian signifikan. Belanja Modal turun hingga 47,91 persen, Belanja Tidak Terduga terpangkas 50 persen, bahkan penyertaan modal daerah dipangkas seluruhnya.
Bupati Asep Japar: Fokus pada Pelayanan Publik
Menanggapi pandangan umum fraksi, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan pemerintah daerah akan tetap berkomitmen menjalankan program prioritas meski kapasitas fiskal menurun.
“In Syaa Allah, meskipun ada penurunan anggaran, kami tetap semangat melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD. Prioritas kami tetap pada pemenuhan pelayanan dasar publik dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),” tegas Asjap.
Ia juga mengajak DPRD untuk membahas Raperda APBD 2026 secara seksama, sehingga tercapai kesepakatan terbaik demi keberlanjutan pembangunan.
“Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga agar arah pembangunan Kabupaten Sukabumi tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Sinergi DPRD dan Pemkab untuk APBD 2026
Dengan adanya penurunan transfer dari pusat, DPRD menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tetap stabil di angka Rp908,43 miliar. Sementara itu, total pendapatan daerah diproyeksikan Rp3,98 triliun dengan belanja Rp4,05 triliun.
Meski angka-angka tersebut menunjukkan adanya defisit, Pemkab Sukabumi berkomitmen menyesuaikan program tanpa mengorbankan pelayanan dasar. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pun menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi adaptif dalam menghadapi tahun anggaran mendatang.
Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana