Sukabuminow.com || Inflasi menjadi perhatian pemerintah pusat hingga daerah agar tetap terkendali. Bahasa inflasi kerap akrab terdengar saat akan memasuki bulan Ramadan atau saat terjadi kegagalan panen dari sebuah komoditi. Kata inflasi biasanya digunakan untuk kebaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Namun dapat mempengaruhi harga-harga lainnya.
Baca Juga :
Berdasarkan penelusuran Sukabuminow.com, inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu, yang mengakibatkan berkurangnya daya beli uang. Ini dapat mengakibatkan pengurangan nilai uang seiring waktu.
Inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk :
- Permintaan yang tinggi dibandingkan dengan pasokan barang dan jasa;
- Biaya produksi yang meningkat, seperti harga bahan baku atau tenaga kerja;
- Kenaikan harga barang impor karena perubahan kurs mata uang; dan
- Kebijakan moneter yang longgar, seperti pencetakan uang berlebihan oleh bank sentral;
Sedangkan untuk mengatasi inflasi, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain :
- Mengendalikan permintaan dengan kebijakan fiskal, seperti menaikkan pajak atau mengurangi belanja pemerintah;
- Menerapkan kebijakan moneter yang ketat, seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar;
- Mengatasi biaya produksi yang tinggi dengan reformasi struktural, seperti meningkatkan efisiensi produksi atau menekan kenaikan upah secara berlebihan;
- Memperkuat nilai tukar mata uang untuk mengurangi dampak kenaikan harga barang impor; dan
- Mengimplementasikan kebijakan anti-inflasi jangka panjang, seperti meningkatkan infrastruktur atau mengembangkan pasar yang lebih efisien;
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga daerah di Jawa Barat mengalami kenaikan angka Indeks Perubahan Harga (IPH) di minggu keempat Februari ini. Hal itu terungkap dalam Rapat Dwimingguan Ke-24 Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara virtual, di Command Center Setda Kabupaten Sukabumi, Kamis (29/2/24).
Ketiga daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Tasikmalaya 5,68 persen, Kota Banjar 4,00 persen, dan Kabupaten Purwakarta di angka 3,09 persen. Sedangkan Kabupaten Sukabumi masih aman di angka 0,5 persen. (Ade F)
Editor : Andra Permana
