Sukabuminow.com || Isu strategis terkait tata ruang dan pelayanan publik mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Daerah Pemilihan (Dapil) I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hamzah Gurnita, yang digelar di Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan, Jumat (5/6/26).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan desa, peningkatan layanan kesehatan, hingga pengawasan perizinan menara telekomunikasi yang berada dekat kawasan permukiman.
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah keberadaan menara telekomunikasi yang diduga belum sepenuhnya sesuai ketentuan tata ruang dan perizinan.
Hamzah menegaskan, pemerintah daerah dan pihak terkait harus memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk respons terhadap pemanggilan resmi oleh lembaga berwenang.
Ia juga menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap mekanisme administratif tidak boleh dibiarkan berlarut. Pihaknya berencana kembali memanggil 14 perusahaan tower yang ada di Kabupaten Sukabumi dalam waktu dekat ini.
“Apabila sudah dilakukan pemanggilan hingga tiga kali dan tidak ada tanggapan, tentu akan ada langkah tegas sesuai aturan. Persoalan ini akan dikaji berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kemudian menjadi bahan rekomendasi kepada pihak eksekutif,” tegasnya.
Selain isu perizinan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan desa yang dinilai masih membutuhkan perbaikan di sejumlah titik. Akses jalan yang belum optimal dinilai berdampak pada aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah pedesaan.
Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi aspirasi utama masyarakat, khususnya terkait keterjangkauan fasilitas kesehatan dan ketersediaan layanan dasar di tingkat desa.
Hamzah menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD untuk masuk dalam perencanaan anggaran daerah.
Menurutnya, reses menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting agar pembangunan sesuai kebutuhan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung,” ujarnya.
Kegiatan reses ini juga menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya pembangunan daerah, termasuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal program pemerintah agar tepat sasaran.
Sejumlah warga yang hadir turut menyampaikan harapan agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap pendataan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan nyata.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana