Sukabuminow.com || Isu efektivitas pembangunan daerah mengemuka dalam momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/4/26). Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, secara terbuka meminta insan pers memperkuat fungsi kontrol sosial, di tengah pengakuan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan dalam konteks evaluasi awal kepemimpinan daerah yang telah berjalan lebih dari satu tahun.
Andreas menegaskan, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas independen yang mampu mengoreksi arah kebijakan publik.
Menurutnya, kritik dari media justru menjadi elemen penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Pers harus tetap kritis, objektif, dan profesional. Jangan ragu mengoreksi jika ada yang tidak sesuai di lapangan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Andreas secara implisit mengakui bahwa capaian pembangunan saat ini belum memberikan dampak signifikan bagi seluruh masyarakat.
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menerjemahkan program menjadi manfaat konkret.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan telah disusun sebagai fondasi jangka panjang.
Fokus pemerintah saat ini disebut masih berada pada tahap penguatan dasar, yang diharapkan baru akan terasa dalam beberapa tahun ke depan.
Di tengah dinamika tersebut, peran pers dinilai semakin krusial, terutama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
Pers tidak hanya dituntut memberitakan, tetapi juga menggali, menguji, dan mengawasi implementasi kebijakan di lapangan.
Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat, tajam, dan berimbang, khususnya terkait penggunaan anggaran, program prioritas, serta dampak sosial ekonomi.
Momentum HPN 2026 juga memperlihatkan dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pers.
Di satu sisi, kolaborasi dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Namun di sisi lain, independensi pers tetap menjadi kunci agar fungsi kontrol tidak melemah.
Model hubungan ini menjadi isu strategis, terutama dalam konteks daerah yang masih berproses meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pers diharapkan tidak terjebak pada hubungan simbolik, melainkan tetap berdiri sebagai pilar demokrasi yang menjaga kepentingan publik.
Dengan sisa masa jabatan yang masih cukup panjang, pemerintah daerah menargetkan fondasi pembangunan yang saat ini disusun dapat mulai menunjukkan hasil nyata.
Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada keterbukaan terhadap evaluasi, termasuk dari media.
Dalam konteks ini, pers tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bagian dari ekosistem pembangunan yang sehat dengan cara mengawal, mengkritik, sekaligus memberi perspektif bagi perbaikan kebijakan.
Editor: Andra Permana