Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mempercepat pemulihan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pemulihan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pascabencana Kabupaten Sukabumi 2024–2027 yang digelar di Kantor BPBD Kabupaten Sukabumi, belum lama ini
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, mengatakan salah satu hasil penting rakor adalah kesiapan lahan untuk pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana.
“Lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana sudah disiapkan. Sekarang yang kita dorong adalah bagaimana proses pembangunan dapat segera direalisasikan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Sendi, Rabu (2/9/26).
Menurutnya, kesiapan lahan menjadi modal penting untuk mempercepat tahapan pemulihan. Namun, pembangunan juga membutuhkan data penerima bantuan yang akurat agar rumah yang dibangun benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Karena itu, pemutakhiran dan penyamaan data menjadi salah satu agenda utama dalam rakor tersebut.
Data calon penerima bantuan dimutakhirkan dan disinkronkan bersama perangkat daerah terkait agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam proses pengusulan.
“Data harus kita pastikan bersama. Kita ingin usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Sendi.
Rakor melibatkan BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Sukabumi, Disperkim, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kolaborasi lintas sektor diperlukan karena pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah. Aspek legalitas lahan, data penerima, kesiapan kawasan, serta koordinasi pendanaan juga harus dipastikan.
Sendi menilai sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar program pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Target kita jelas, masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan hunian yang layak dan aman. Karena itu, seluruh tahapan harus kita kawal bersama agar tidak terjadi keterlambatan,” tegasnya.
Program pemulihan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi perumahan dan kawasan permukiman pascabencana Kabupaten Sukabumi periode 2024–2027.
Dengan lahan yang telah tersedia dan data penerima yang terus dimatangkan, Pemkab Sukabumi kini mendorong agar pembangunan dapat segera masuk ke tahap pelaksanaan.
Bagi masyarakat terdampak, percepatan tersebut menjadi penting karena pemulihan bukan hanya soal mengembalikan bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan mereka dapat kembali tinggal di lingkungan yang aman dan layak.
Sendi menegaskan Disperkim Kabupaten Sukabumi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai kebutuhan.
“Yang kita kejar bukan hanya pembangunan rumah, tetapi pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Hunian yang aman dan layak harus menjadi bagian dari proses pemulihan itu,” pungkas Sendi.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
