AdvertorialKabupaten SukabumiParlemen

Polemik CSR Dua Perusahaan di Kabandungan, DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar RDP

Sukabuminow.com || Permasalahan corporate social responsiblity (CSR) PT Star Energy Geothermal Salak dan PT Indonesia Unit Gunung Salak masih menjadi polemik. Ketidakjelasan alur CSR disoal oleh LSM Gapura hingga membuat DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Perwakilan masyarakat Kabandungan yang juga mewakili unsur keagamaan, Kanjiku Rahman mengaku, pihaknya belum merasakan dampak dari CSR Star Energy Geothermal Salak dan PT Indonesia Power Unit Gunung Salak.

“Sejauh ini kami kurang sokongan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Bangunan-bangunan pondok pesantren, majlis taklim, madrasah seperti tidak terawat. SDM-nya juga demikian, tidak diperhatikan. CSR ini kami harapkan bagian untuk mensupport kegiatan keagamaan di Kecamatan Kabandungan,” jelasnya dalam RDP di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (5/11/21).

Suara sama didengungkan perwakilan petani, Dadi Suryadi. Ia mengaku dari tahun 1987 belum pernah menerima dana CSR yang dimaksud.

“CSR ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di sektor bawah baik pertanian maupun peternakan. CSR perusahaan harusnya bisa melihat potensi wilayah sehingga tidak ada lagi pengangguran di sekitar wilayah perusahaan,” bebernya.

Di tempat sama, Ketua LSM Gapura, Hakim Adonara mengatakan, pengaduan terkait ketidakjelasan CSR perusahaan baru tahap kedua. Sebab masih banyak tahapan lainnya yang akan dilakukan pihaknya berhubungan dengan CSR.

“Sejauh ini CSR selalu disamakan dengan bonus produksi perusahaan. Padahal itu jelas berbeda. Ada ratusan miliar lebih hasil produksi dari Star Energy Geothermal Salak dan Indonesia Power setiap tahun. Saya pikir mengeluarkan 3 persen per tahun untuk CSR, tidak akan pernah rugi. Mengingat Kabandungan itu ring satu dengan radius terdekat dengan Star Energy dan Indonesia Power,” terangnya.

Ia menjelaskan, fasilitas umum dan fasilitas sosial sangat minim di Kabandungan yang notabene adalah ring satu. Dirinya meminta Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dan jajarannya untuk merevisi Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan ini dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, Hakim juga memperlihatkan pengeboran yang dilakukan oleh Star Energy di sektor 16 yang berjarak dekat dengan pemukiman warga.

“Dari situ juga sudah jelas bagaimana seharusnya perusahaan menyalurkan kewajibannya,” tegasnya.

Masih dalam RDP yang dihadiri Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, terkait hal itu dirinya mengaku telah menyaksikan sendiri kondisi pengaduan dan tuntutan masyarakat tersebut.

“Kami (DPRD) sudah berkunjung ke Kabandungan sebelumnya. Dan memang banyak masyarakat yang belum merasakan CSR secara optimal dari Star Energy Geothermal Salak dan PT Indonesia Power Unit Gunung Salak ini,” terang Yudha.

Ia menjelaskan, CSR di Kabupaten Sukabumi belum sempurna. Sejauh ini, penyerapan CSR tidak sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Sukabumi.

“Alangkah baiknya jika CSR perusahaan seiring sejalan dengan RPJMD yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Hingga berita ini dimuat, RDP masih berlangsung. (Asdut)

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Berita Terkait

Back to top button