Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai memantapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 2026–2027 sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan nasional di tingkat lokal. Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi program lintas perangkat daerah, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan efektivitas kinerja birokrasi.
Langkah ini menjadi krusial di tengah dinamika pembangunan nasional yang menuntut daerah tidak hanya adaptif, tetapi juga mampu merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Jawa Barat, menghadapi tantangan kompleks mulai dari kependudukan, ketahanan keluarga, hingga mitigasi bencana.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak lagi bisa berjalan secara sektoral. Seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu peta jalan yang terintegrasi.
“Tantangan pembangunan ke depan bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah memiliki visi yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya usai Rapat Dinas Bulan Januari 2026, Senin(19/1/26).
Dalam konteks tersebut, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap program memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada transformasi komunikasi publik agar kebijakan pemerintah dapat diakses secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Salah satu sektor yang mendapat penekanan adalah pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, menilai bahwa isu kependudukan tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan jangka menengah daerah.
“Pengendalian penduduk bukan sekadar mengatur angka kelahiran, tetapi memastikan kualitas sumber daya manusia di Sukabumi tumbuh sejalan dengan kapasitas wilayah, ekonomi, dan layanan publik yang tersedia,” ujar Eka.
Menurutnya, pembangunan keluarga menjadi kunci dalam menekan berbagai persoalan sosial di masa depan, mulai dari kemiskinan struktural, stunting, hingga ketimpangan akses pendidikan.
“Ketika keluarga kuat, maka beban pemerintah akan jauh lebih ringan. Program Bangga Kencana harus diposisikan sebagai fondasi pembangunan, bukan hanya urusan sektor tertentu,” tambahnya.
Selain itu, Pemkab Sukabumi juga memperkuat strategi mitigasi bencana, mengingat wilayah ini termasuk daerah rawan bencana alam. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih terstruktur dan responsif.
Tak kalah penting, penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi menjadi bagian dari agenda besar Pemkab Sukabumi untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang merugikan publik.
Eka Nandang menegaskan, DPPKB siap menyelaraskan seluruh programnya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kami di DPPKB berkomitmen mendukung penuh kebijakan Bupati, terutama dalam memastikan program kependudukan dan ketahanan keluarga terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya mengikuti arus kebijakan nasional, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan lokal yang relevan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana