Sukabuminow.com || Persoalan yang dihadapi nelayan tradisional tidak lagi sekadar soal cuaca ekstrem dan hasil tangkapan yang fluktuatif. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, nelayan kini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, mulai dari sulitnya memperoleh solar bersubsidi, tingginya biaya operasional melaut, hingga belum adanya kepastian dalam implementasi regulasi benih bening lobster (BBL).
Situasi tersebut menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi saat menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (30/6/26).
Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, menegaskan bahwa persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan kebutuhan paling mendesak bagi nelayan. Menurutnya, karakteristik pekerjaan nelayan berbeda dengan sektor usaha lainnya karena seluruh aktivitas dilakukan di tengah laut dengan risiko yang tinggi.
“Nelayan harus mendapat perhatian khusus. Ketika kekurangan BBM di tengah laut, tidak ada tempat untuk mencari logistik maupun bengkel. Karena itu kami meminta ada kebijakan khusus bagi nelayan,” kata Dede Ola.
Ia menjelaskan, keterbatasan akses terhadap solar bersubsidi membuat sebagian nelayan terpaksa membeli BBM industri dengan harga yang jauh lebih mahal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya operasional terus meningkat, sementara harga jual ikan di tingkat nelayan tidak memiliki kepastian dan sangat bergantung pada mekanisme pasar.
“Akibatnya margin keuntungan nelayan semakin menipis. Bahkan, tidak sedikit nelayan yang memilih mengurangi frekuensi melaut karena pendapatan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan,” imbuhnya.
Selain persoalan BBM, HNSI Kabupaten Sukabumi juga menyoroti implementasi regulasi mengenai pemanfaatan benih bening lobster yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Meski telah memiliki dasar hukum, pelaksanaan aturan tersebut dinilai belum memberikan kepastian bagi nelayan maupun pelaku usaha sehingga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Regulasi yang baik seharusnya mampu memberikan perlindungan sekaligus kepastian usaha, bukan justru menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan mampu memberikan ruang usaha yang sehat bagi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan sumber daya laut.
“Kami datang bukan untuk menyudutkan siapa pun. Kami ingin duduk bersama agar persoalan nelayan bisa dicarikan jalan keluarnya,” terangnya.
Dede Ola menambahkan, audiensi tersebut merupakan ikhtiar membangun komunikasi antara organisasi nelayan dengan pemerintah daerah agar berbagai persoalan strategis dapat diperjuangkan secara bersama-sama hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Keberlangsungan sektor perikanan tangkap sangat bergantung pada kepastian kebijakan. Tanpa dukungan regulasi yang berpihak kepada nelayan, kesejahteraan masyarakat pesisir akan semakin sulit diwujudkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan siap mengawal berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengatakan pihaknya akan menyusun rekomendasi resmi melalui pimpinan DPRD agar berbagai persoalan yang disampaikan HNSI dapat diteruskan kepada kementerian terkait.
“Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, kami akan membuat rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat,” kata Hera.
Ia mengakui beban yang dipikul nelayan saat ini semakin berat. Selain menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan akibat kondisi alam, nelayan juga harus berhadapan dengan persoalan distribusi solar bersubsidi dan implementasi regulasi benih bening lobster yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pada prinsipnya DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
