Sukabuminow.com || Kasus dugaan keracunan massal usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bukan sekadar insiden kesehatan biasa. Peristiwa ini kini menjelma menjadi isu serius yang mengguncang kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, secara terbuka meluapkan kemarahannya. Ia menuntut audit total serta pembongkaran legalitas penyedia MBG yang dinilai lalai dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Menurut Hamzah, MBG merupakan kebijakan prioritas Presiden yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi generasi bangsa. Namun ketika implementasinya justru menghadirkan risiko kesehatan, maka hal itu sudah masuk kategori kejahatan terhadap keselamatan publik.
“Jangan berlindung di balik nama besar program Presiden. Ini menyangkut nyawa anak-anak. Kalau ada yang bermain, bongkar! Periksa legalitasnya dan audit sampai ke akar,” tegas Hamzah, Rabu (28/1/26).
Empat Korban Dirawat, DPRD Nilai Tak Cukup Sekadar Ganti Biaya
Data sementara mencatat empat korban menjalani perawatan, terdiri dari dua pelajar dan dua guru. Seluruhnya mengalami gejala serupa yang mengarah pada dugaan keracunan makanan.
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut bersedia menanggung biaya pengobatan. Namun bagi DPRD, langkah tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Ini bukan soal ganti rugi. Ini soal sistem. Kalau yayasan atau dapurnya tidak layak, hentikan. Jangan korbankan anak-anak demi keuntungan,” ujar Politisi PKB itu.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama instansi terkait untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG hingga hasil audit dan investigasi selesai.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, ini bisa terulang. DPRD tidak akan diam. Program negara tidak boleh jadi ladang uji coba yang membahayakan rakyat,” tandasnya.
Kepala SPPG Akui Kelalaian, Golden Sample Diserahkan
Di sisi lain, Kepala SPPG Loji, Anwar Sapei, mengakui adanya kelalaian dalam pelayanan. Ia menyatakan pihaknya telah menyerahkan golden sample makanan ke Puskesmas untuk diuji di laboratorium.
“Itu menjadi kelalaian kami, kami akui kelalaian yang tidak disengaja. Insyaallah akan kami perbaiki kualitas layanan MBG di dapur kami. Untuk biaya, ditanggung oleh dapur sebagai tanggung jawab kami,” ujar Anwar.
Ancaman Nyata bagi Program Nasional
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi oleh kualitas pengawasan di lapangan. Tanpa sistem kontrol yang ketat, program sebaik apa pun bisa berubah menjadi bumerang yang merugikan masyarakat.
Di Sukabumi, dugaan keracunan MBG kini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan simbol rapuhnya tata kelola layanan publik jika tidak diawasi secara transparan dan profesional.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana