AdvertorialKabupaten SukabumiPemerintahan

Kepala Daerah se-Indonesia Segera Dikumpulkan BPK, Ini Kata Bupati Sukabumi

Sukabuminow.com || Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 diresmikan menjadi Perda. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (2/7/24).

Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Marwan Hamami, mengaku bersyukur dengan pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut. Selanjutnya, pihaknya menunggu hasil evaluasi gubernur.

“Ini laporan yang sudah dievaluasi oleh DPRD mengenai laporan keuangan daerah tahun 2023. Nantinya akan diserahkan kepada gubernur untuk dievaluasi. Sehingga hasilnya nanti kita Perda-kan, karena ini menyangkut pertanggung jawaban tahunan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat seluruh kepala daerah se-Indonesia akan dikumpulkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Tujuannya untuk melihat mana catatan prioritas, dan mana yang harus diperbaiki.

“Bupati, wali kota, dan gubernur, akan dikumpulkan oleh BPK RI pada Senin depan. Untuk menyaksikan penyerahan laporan hasil keuangan BPK kepada Presiden, dan dari Presiden diserahkan ke Persiden terpilih. Mana yang menjadi catatan catatan untuk nanti diperbaiki,” jelasnya.

“Salah satu contohnya adalah kita masih bertahan untuk take off BPJS. Itu karena tidak sinkronnya data lapangan dengan tanggung jawab kita. Karena ada beban yang harus dibayar oleh Pemda pada BPJS kurang lebih 40-50 miliaran yang kita tahan. Karena masih ada ganjalan angka jumlah penduduk yang harus dibayar,” pungkasnya. (Edo)

Editor : Andra Permana

Berita Terkait

Back to top button