Sukabuminow.com || Upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional tak bisa lepas dari akurasi data. Menyadari hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat rekonsiliasi data pertanian, khususnya data Luas Tambah Tanam (LTT) dan Luas Tambah Panen (LTP) padi, Jumat (11/4/25).
Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sri Hastuty Harahap, bersama Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementan yang juga bertindak sebagai Penanggung Jawab LTT Kabupaten Sukabumi, serta Kepala BPS Kabupaten Sukabumi.
Menurut Tuty, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menyelaraskan data di tingkat daerah dan pusat.
“Data LTT dan LTP bukan hanya sekadar angka di laporan, tapi menjadi fondasi dari berbagai kebijakan. Kita ingin memastikan semua pihak menggunakan data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menyatukan Persepsi, Menyelaraskan Data
Rekonsiliasi ini bertujuan menyatukan data antar-instansi agar tidak terjadi perbedaan laporan antara pemerintah daerah, pusat, maupun lembaga statistik. Perbedaan angka tanam dan panen sering kali berakibat pada ketidakakuratan dalam perencanaan pengadaan sarana produksi, distribusi pupuk, serta pengambilan keputusan dalam program swasembada pangan.
Ia menegaskan bahwa data pertanian, terutama LTT dan LTP, kini semakin krusial karena menjadi dasar dari sistem Kerangka Sampel Area (KSA), metode pengumpulan data yang lebih akurat berbasis teknologi citra satelit dan survei lapangan.
“Kami sangat mendukung sinergi ini. Dengan pendekatan KSA, kita bisa mendapatkan data tanam dan panen yang lebih presisi, dan rapat ini penting untuk menyinkronkan hasil di lapangan dengan laporan administrasi,” jelasnya.
Swasembada Pangan Butuh Validasi di Hulu
Pemerintah pusat menargetkan Indonesia dapat kembali mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan. Namun, untuk mencapainya, validasi data dari tingkat tapak menjadi kunci.
Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab LTT Kabupaten Sukabumi menekankan bahwa program swasembada pangan nasional sangat bergantung pada keakuratan dan kecepatan data dari kabupaten/kota.
“Sukabumi punya peran penting karena merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Dengan data yang valid, intervensi kebijakan seperti distribusi benih unggul, pupuk bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Tuty juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa validasi data tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan semua lini, mulai dari petugas lapangan, penyuluh, operator SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian), hingga aparatur desa.
“Kami berharap hasil dari rapat ini bukan hanya angka yang selaras, tetapi juga membentuk budaya kerja lintas sektor yang solid dalam penyusunan dan pelaporan data,” tegasnya.
Menuju Transformasi Digital Pertanian
Sebagai tambahan, rapat ini juga menjadi momen untuk mendorong digitalisasi sektor pertanian. Seiring dengan adopsi sistem pelaporan berbasis aplikasi dan dashboard online, validasi data diharapkan semakin mudah dilakukan secara real-time.
Dinas Pertanian Sukabumi kini tengah memperkuat penggunaan sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan e-LTT agar pelaporan luas tanam dan panen bisa dilakukan secara transparan, efisien, dan minim manipulasi. (Ade F)
Redaktur : Andra Permana