Insiden Jetski Sukabumi Cederai Citra Geopark, Aktivis Desak Audit Total Operator

Sukabuminow.com || Insiden jetski Sukabumi yang menewaskan seorang wisatawan asing di Pantai Buffalo, Palabuhanratu, Selasa (4/1/26), menuai kritik tajam dari kalangan pemuda. Peristiwa tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional wahana wisata berisiko tinggi.

Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP), Friady Mahyuzar, menyatakan duka mendalam atas insiden tersebut. Namun lebih dari sekadar musibah, ia menilai kejadian ini sebagai kegagalan sistemik dalam tata kelola keselamatan pariwisata di Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, insiden jetski Sukabumi menjadi tamparan keras bagi citra pariwisata, khususnya kawasan Ciletuh–Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp), yang selama ini dipromosikan sebagai destinasi unggulan berkelas internasional.

“Ketika wisatawan asing kehilangan nyawa akibat minimnya standar keselamatan, kepercayaan publik akan runtuh. Ini bukan persoalan teknis semata, tetapi soal keseriusan negara dalam melindungi nyawa manusia di kawasan wisata,” kata Onay (sapaan karib Friady), Rabu (7/1/26).

FPP mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh operator wahana air, khususnya jetski. Pemerintah diminta transparan membuka data legalitas usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, hingga pemenuhan SOP keselamatan.

Onay menilai, pembiaran terhadap operator yang tidak taat aturan sama saja dengan membuka ruang bagi kecelakaan berulang. Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak boleh dikembangkan dengan mengorbankan keselamatan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

“Usaha wisata berisiko tinggi tidak bisa dijalankan setengah-setengah. Jika ada operator yang beroperasi tanpa izin lengkap dan standar keselamatan, itu bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran administrasi maupun teknis, maka pengelola wajib dimintai pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, hilangnya nyawa akibat kelalaian bukan sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan perlindungan publik.

Selain aspek perizinan, FPP menyoroti lemahnya kesiapan mitigasi di lapangan. Insiden jetski Sukabumi ini memperlihatkan minimnya tim penyelamat profesional dan peralatan darurat yang seharusnya menjadi standar mutlak di kawasan wisata bahari.

“Pengelola tidak boleh hanya mengandalkan warga atau relawan saat kecelakaan terjadi. Harus ada tim rescue bersertifikat dan peralatan yang siap digunakan setiap saat,” tegasnya.

Onay berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi total pengelolaan wisata bahari di Palabuhanratu. Ia menekankan, tanpa penertiban serius, Sukabumi berisiko kehilangan kepercayaan wisatawan dan merusak reputasi internasional yang telah dibangun selama ini.

“Jangan tunggu korban berikutnya. Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan promosi,” pungkasnya.

Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana

BERITA TERKAIT

BANYAK DIBACA

Terbaru