Akses, Layanan, dan Transparansi: Tiga Pilar Pembangunan Sukabumi 2026
Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus mempercepat transformasi pelayanan publik melalui penguatan infrastruktur strategis di berbagai sektor. Sejumlah fasilitas utama seperti Kantor Kecamatan Warungkiara, Jembatan Tarisi, serta Gedung Diskominfosan dan Inspektorat kini resmi difungsikan untuk mendukung sistem layanan yang lebih efisien, terbuka, dan terintegrasi.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar Pemkab Sukabumi dalam menjawab tantangan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks, terutama di tengah tuntutan digitalisasi, transparansi, serta kecepatan birokrasi.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas tata kelola pemerintahan.
“Infrastruktur yang kita bangun hari ini harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan. Bukan hanya gedungnya yang megah, tetapi sistem kerjanya harus semakin cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Asjap usai peresmian penggunaan Kantor Kecamatan Warungkiara, Senin (9/2/26).
Keberadaan Kantor Kecamatan Warungkiara diharapkan mampu menjadi pusat layanan administratif yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mempercepat proses perizinan, kependudukan, dan layanan sosial lainnya.
Sementara itu, Jembatan Tarisi memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama dalam mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta akses ekonomi lokal menuju pasar yang lebih luas.
Di sisi tata kelola pemerintahan, pembangunan Gedung Diskominfosan dan Inspektorat menjadi simbol penguatan sistem pemerintahan digital dan pengawasan internal. Diskominfosan diarahkan sebagai pusat data dan informasi publik, sedangkan Inspektorat memperkuat fungsi pengawasan agar setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Menurut Asjap, ke depan Sukabumi akan fokus pada integrasi infrastruktur fisik dengan sistem digital.
“Kita ingin Sukabumi tidak tertinggal dalam agenda nasional digital government. Semua layanan harus berbasis data, terukur, dan mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Transformasi ini sejalan dengan visi nasional reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik berbasis teknologi. Dengan menggabungkan infrastruktur wilayah, konektivitas, dan digitalisasi, Sukabumi menempatkan diri sebagai salah satu daerah yang siap bersaing dalam ekosistem pelayanan modern.
Bagi masyarakat, dampak paling nyata dari pembangunan ini adalah akses layanan yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, serta proses birokrasi yang semakin transparan—sebuah fondasi penting menuju pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
