AdvertorialKabupaten SukabumiKesehatanParlemen

Hubungi Pansus Covid-19 Jika Temukan Kejanggalan Penanganan Covid-19

Reporter : Ceppy ST

Sukabuminow.com || DPRD Kabupaten Sukabumi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk ‘memelototi’ refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Dari delapan fraksi yang ada, hanya Golkar dan Demokrat yang tidak mengirimkan wakilnya dalam Pansus Covid-19. Sementara yang lainnya, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PKB, PPP, dan PAN, mengirimkan wakilnya dalam anggota Pansus Covid-19 yang berjumlah 12 orang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Sukabum, Usep Wawan, mengatakan, pembentukan Pansus tersebut didasari adanya refocusing anggaran sebesar Rp 300 Miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sukabumi. DPRD sebagai fungsi pengawasan, dirasa perlu mencermati dan mengawasi seluruh anggaran yang ada, sehingga tepat sasaran dan peruntukan.

“Kami fokus dalam pengawasan penggunaan anggaran sehingga dapat sampai kepada masyarakat. Supaya percepatan penanganan serta pencegahan Covid-19 juga berjalan dengan baik. Kemudian disepakati pembentukan Pansus Covid-19 dan disahkan dalam Rapat Paripurna,” tutur Ketua Fraksi Partai Gerindra itu, Senin (19/10/20).

Adapun tupoksi Pansus Covid-19, kata Usep, yakni untuk cek dan ricek atau mengetahui arah dari penggunaan uang yang telah direncanakan oleh gugus tugas Covid-19, sehingga tidak ada kegaduhan di masyarakat. Hal ini, lanjut Usep, didasari juga oleh adanya keinginan masyarakat atas transparansi anggaran hasil refocusing untuk Covid-19.

“Pansus sudah berjalan lebih dari satu bulan. Kita sudah mengundang kawan-kawan dari gugus tugas Covid-19 khusunya di bidang sosial dan bidang ekonomi. Rencana di bulan Oktober 2020 ini, kita akan mengundang gugus tugas bidang penanganan pencegahan Covid-19 yang di motori oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Selama proses pencarian data, Usep menjelaskan, pihaknya fokus pada kaitan bantuan sosial kepada masyarakat, karena menyangkut orang banyak. Selain itu, skemanya banyak dan berbeda-beda, seperti ada skema bantuan dari pusat, provinsi, termasuk dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

“Malah ada juga skema bantuan yang diberikan dari Anggaran Dana Desa (ADD). Yang paling menonjol karena adanya data yang tumpang tindih, sehingga menjadikan gaduh di masyarakat. Dan ini menjadikan sebuah kekhawatiran daripada Pansus Covid-19. Dan Pansus secara normatif sudah mencoba membahas masalah ini. Tinggal kros-check ke lapangan,” bebernya.

Usep mengaku, hingga saat ini, Pansus Covid-19 belum menemukan temuan terkait penyimpangan anggaran refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sukabumi. Musim Pilkada, kata Usep, menjadi sebuah kekhawatiran akan kemungkinan penyimpangan anggaran tersebut untuk digunakan dalam proses tahapan Pilkada.

“Kami belum menemukan temuan-temuan. Tapi kami terus bekerja untuk mengawasi anggaran hasi refocusing ini. Kemudian kami tidak mengkhendaki adanya kemungkinan anggaran Covid-19 digunakan untuk politisasi jelang Pilkada 2020. Sekali lagi, belum ada temuan. Tapi kamu terus bergerak,” ungkapnya.

Pansus Covid-19 diagendakan bekerja hingga tahun 2021, tepatnya hingga bulan Januari mendatang. Apapun hasilnya, akan direkomendasikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Usep menegaskan, komitmen Pansus Covid-19 dalam bekerja dibuktikan dengan terus menjaga komunikasi dengan Pemkab Sukabumi. Sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih mudah. Data yang didapat, akan diolah dan akan melewati pemeriksaan ke lapangan terlebih dahulu. Sebelum akhirnya menjadi rekomendasi untuk pucuk Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Komunikasi dengan gugurs tugas percepatan penanganan Covid-19 sejauh ini lancar. Sehingga kami mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya dan akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Baik ke bidang sosial, ekomoni, maupaun penanganan kesehatan,” paparnya.

Ia berharap, masyarakat juga dapat membantu kinerja Pansus Covid-19. Dengan cara menghubungi Pansus Covid-19 di DPRD Kabupaten Sukabumi jika menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan Covid-19 di lapangan, baik secara ekonomi, sosial, atau pun dari sisi penanganannya.

“Sekali lagi, untuk penyelewengan- penyelewengan kami belum menemukan secara pasti. Tapi catatan-catatan penting kami sudah ada, termasuk yang perlu dikros-check di lapangan. Jadi belum sampai pada kesimpulan. Apa yang menjadi catatan penting yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran akan kami ungkap nanti. Tentu saja akan kami sampaikan pada saatnya nanti, dan akan direkomendasikan kepada Pimpinan DPRD,” jelasnya.

“Kami berharap pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi segera berakhir. Apalagi saat ini kalau lihat di daerah-daerah lain juga sedang berkembang dalam fase normal baru. Semoga dengan kesigapan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, kasusnya di Kabupaten Sukabumi semakin menurun dan secapatnya selesai. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan ekonomipun akan semakin meningkat,” imbuhnya.

Usep menekankan, pihaknya juga tengah mendorong recovery ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi setelah pandemi Covid-19 ini. DPRD Kabupaten Sukabumi mencoba beberapa alternatif seperti ekonomi kreatif mandiri. Pemkab Sukabumi diharapkan segera menciptakan langkah-langkah, sehingga tidak terpuruk. “Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kehidupan kembali menjadi normal,” tandasnya.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close