Sukabuminow.com || DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai memasuki tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 Sukabumi setelah menerima nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Nota pengantar tersebut disampaikan Bupati Sukabumi melalui Wakil Bupati Sukabumi Andreas dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (3/9/26).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan penyampaian nota pengantar menjadi awal pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Setelah tahap tersebut, DPRD akan memasuki agenda pandangan umum fraksi terhadap materi perubahan APBD yang telah disampaikan pemerintah daerah.
“Setelah nota pengantar disampaikan, tahapan berikutnya adalah pandangan dari fraksi-fraksi. Dari sana nanti akan terlihat berbagai masukan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD 2026,” ujar Budi.
Budi mengatakan pihaknya belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap perubahan anggaran karena materi masih akan dibahas secara lebih mendalam.
DPRD, kata Budi, perlu melihat komponen pendapatan maupun belanja untuk mengetahui bagian mana yang mengalami perubahan.
Jika terdapat penambahan anggaran, DPRD akan mendorong pemerintah daerah mengarahkannya kepada kebutuhan yang benar-benar prioritas.
Menurut Budi, anggaran daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Kalaupun ada penambahan, tentunya kita akan meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang memang penting dan sangat dibutuhkan untuk diintervensi pemerintah daerah,” katanya.
Tahapan berikutnya, lanjut Budi, akan diisi dengan pandangan masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi.
Pandangan fraksi menjadi bagian penting sebelum pembahasan rancangan perubahan APBD dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Melalui forum tersebut, DPRD dapat memberikan catatan, masukan, sekaligus rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai arah kebijakan anggaran.
Budi menilai proses pembahasan harus dilakukan secara cermat agar perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka dalam dokumen anggaran.
“Yang akan kita lihat bukan hanya ada kenaikan atau penurunan, tetapi untuk apa anggaran tersebut dialokasikan dan seberapa penting programnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Di tempat sama, Wakil Bupati Sukabumi Andreas mengatakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi siap mengikuti tahapan pembahasan bersama DPRD.
Menurutnya, setelah nota pengantar disampaikan, DPRD akan memberikan pandangan melalui masing-masing fraksi.
Masukan tersebut nantinya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan pembahasan perubahan APBD 2026.
“In Syaa Allah ini segera dibahas oleh teman-teman dari dewan. Selanjutnya masuk tahapan pandangan setiap fraksi yang akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah,” kata Andreas.
Ia menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perubahan APBD.
Kolaborasi kedua lembaga tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Intinya, mudah-mudahan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terjalin dengan baik sehingga pencapaiannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
