Sukabuminow.com || Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendorong perubahan pola pengelolaan sampah Sukabumi dengan memperkuat pengurangan sampah sejak dari sumber.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, mengatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan armada pengangkut.
Menurutnya, masyarakat perlu didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipisahkan, sedangkan sampah organik diupayakan untuk diolah secara mandiri.
“Jangan hanya berpola buang, kumpul, lalu angkut. Sebelum dibuang, sampah seharusnya dipilah dari sumbernya,” ujar Dede, Senin (7/9/26).
Strategi tersebut dinilai penting karena kemampuan pelayanan DLH masih terbatas. Dengan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga dan desa, volume sampah yang harus diangkut menuju fasilitas pengolahan dapat ditekan.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengolahan sampah organik menggunakan teknologi sederhana. DLH bahkan berencana membuat percontohan pengolahan sisa makanan di lingkungan kantornya.
Dede menjelaskan, salah satu metode yang dapat diterapkan masyarakat adalah Lubang Resapan Sisa Dapur atau Lesada. Metode tersebut dapat digunakan untuk membantu proses pengomposan sisa makanan secara sederhana.
“Edukasi pengurangan sampah di sumber harus terus dilakukan. Perubahan perilaku masyarakat memang membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat,” katanya.
Selain rumah tangga, pemerintah desa dinilai memiliki peran penting. DLH mendorong agar desa memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).
Langkah itu juga dapat diperkuat melalui Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Desa Peduli Lingkungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar untuk mendorong pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat desa.
“Harapan kami, satu desa memiliki satu bank sampah atau TPS3R. Dengan begitu, desa dapat membangun sistem pengelolaan sampah sendiri sesuai kebutuhan wilayahnya,” tutur Dede.
Sejumlah desa telah mulai menjalankan pola tersebut. Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, misalnya, telah membangun sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat.
Sampah dari warga dikumpulkan melalui tim desa, kemudian dipilah dan dikelola sebelum bagian yang tersisa diangkut oleh DLH. Pola tersebut dinilai dapat membuat pelayanan persampahan lebih tertib.
Menurut Dede, penguatan bank sampah juga membutuhkan komitmen berkelanjutan. Fasilitas yang sudah tersedia tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak diaktifkan dan dikelola secara konsisten.
“Yang paling penting adalah keberlanjutan. Kita ingin masyarakat tidak hanya memahami pentingnya memilah sampah, tetapi juga menjadikannya sebagai kebiasaan,” ujarnya.
Dede menilai kolaborasi antarlembaga perlu diperkuat untuk memperluas edukasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pemerintah desa, perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Jika pengurangan dilakukan sejak sumber, beban pengangkutan dan pengelolaan di hilir dapat ditekan.
“Ini bukan hanya tugas DLH. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus mulai dari hal sederhana di rumah dan membangun sistemnya bersama-sama di desa,” pungkas Dede.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
