Menata Permukiman dengan Peta Digital: Terobosan Baru Disperkim Sukabumi
Sukabuminow.com || Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, “layar monitor” kini menjadi alat utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan rumah layak huni dan wilayah mana yang membutuhkan air bersih segera. Di balik peta-peta digital itu, ada cerita tentang bagaimana teknologi mengubah cara pemerintah memahami warganya.
Selama bertahun-tahun, penentuan bantuan pembangunan rumah dan layanan dasar permukiman di Sukabumi kerap bergantung pada laporan manual dari berbagai wilayah. Data penerima bantuan sering berubah setiap tahun, ada lokasi yang sudah tertangani, sementara muncul titik-titik baru dengan kondisi yang jauh berbeda. Situasi ini membuat pemerintah perlu bekerja lebih cermat.
Di sinilah pemetaan berbasis Geographic Information System (GIS) mulai memainkan peran penting. Melalui teknologi ini, Disperkim dapat melihat sebaran rumah tidak layak huni (rutilahu), kondisi bangunan, akses air bersih, hingga kebutuhan sanitasi dalam satu tampilan yang terintegrasi.
“Verifikasi dan validasi data dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan transparan,” kata Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menegaskan filosofi di balik pendekatan baru ini, Rabu (3/12/25).
Dalam sistem digital tersebut, setiap titik rumah yang diverifikasi dilengkapi detail lengkap: alamat, foto kondisi fisik bangunan, jarak ke fasilitas umum, hingga status hasil verifikasi desa dan kecamatan. Data spasial ini bukan sekadar angka, ia memberi gambaran nyata yang membantu pemerintah melihat persoalan secara menyeluruh.
Pendekatan serupa juga diterapkan pada pengelolaan air bersih dan sanitasi. Melalui pemetaan berbasis GIS, Disperkim dapat menentukan wilayah dengan kebutuhan paling mendesak untuk pembangunan jaringan distribusi air dan fasilitas sanitasi komunal. Titik-titik kritis yang dulu hanya diketahui melalui laporan lisan kini muncul jelas di peta.
Sendi menekankan bahwa langkah ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal efektivitas dan keadilan. “Pemetaan kebutuhan sanitasi dan air bersih menjadi acuan utama dalam menentukan lokasi pembangunan dan prioritas intervensi,” ujarnya.
Integrasi data spasial ini juga mendukung arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui digitalisasi permukiman, koordinasi lintas instansi —mulai dari Disperkim, Bappelitbangda, PDAM, hingga Dinas Kesehatan— menjadi lebih selaras karena seluruh pihak bekerja menggunakan acuan data yang sama.
Transparansi publik pun ikut diperkuat. Warga dapat memantau progres pembangunan di wilayahnya, sementara pemerintah memiliki alat ukur yang lebih akurat untuk menilai dampak program terhadap kualitas hidup masyarakat.
Teknologi GIS mungkin terdengar rumit di telinga sebagian orang, tetapi di Sukabumi, peta digital ini telah menjadi jembatan antara data dan kebutuhan nyata warga. Dengan peta yang lebih akurat, pemerintah berharap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dari rumah-rumah sederhana hingga kampung-kampung yang menunggu akses air bersih layak.
Pada akhirnya, inovasi ini bukan hanya soal memetakan wilayah, tetapi memetakan harapan, agar setiap pembangunan terlaksana berdasarkan kebutuhan, bukan perkiraan. Di Kabupaten Sukabumi, peta kini bukan sekadar gambar; ia adalah kompas perubahan.
Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana
