Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengarahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, agroindustri, pariwisata, dan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari prioritas yang disiapkan.
Arah tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi Andreas saat membacakan jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2027, Jumat (2/10/26).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,240 triliun. Dengan komposisi itu, terdapat defisit sekitar Rp68,584 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Andreas mengatakan keterbatasan fiskal menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. Karena itu, belanja diarahkan agar tidak hanya terserap secara administratif, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai pemotongan belanja, tetapi bagaimana setiap anggaran memberikan manfaat yang terukur. Pelayanan dasar dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Andreas.
Jalan, Irigasi, dan Layanan Dasar Jadi Perhatian
Sektor infrastruktur mendapat perhatian dalam rancangan APBD 2027. Pemerintah daerah menyiapkan penanganan jalan, jaringan irigasi, air minum, sanitasi, serta akses menuju kawasan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata.
Program penyelenggaraan jalan dalam rancangan APBD 2027 dialokasikan sebesar 6,51 persen dari total belanja daerah. Penanganan akan disusun berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, fungsi akses, serta kemampuan keuangan daerah.
Andreas mengatakan pengawasan pekerjaan infrastruktur juga akan diperkuat agar besarnya anggaran diikuti kualitas pekerjaan yang sesuai spesifikasi.
“Pembangunan infrastruktur harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pengawasan teknis dan pemeriksaan kondisi infrastruktur akan terus diperkuat agar kerusakan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Selain infrastruktur, pendidikan mendapat alokasi 30,77 persen dari belanja daerah, sedangkan sektor kesehatan dialokasikan 18,95 persen. Anggaran kesehatan diarahkan untuk memperluas akses layanan, jaminan kesehatan masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan hingga wilayah pinggiran.
Sukabumi Dorong Agroindustri dan Pariwisata
APBD 2027 juga diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan pariwisata.
Pemerintah daerah berencana memperkuat sarana produksi pertanian, pengolahan pascapanen, rantai pasok, serta akses pasar. Produk lokal diharapkan tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan dan pemasaran.
Di sektor pariwisata, pengembangan destinasi akan dipadukan dengan peningkatan akses, kebersihan, keamanan, kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
Arah ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi 2027, yakni “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Andreas menegaskan penguatan ekonomi lokal harus terlihat dalam aktivitas masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari peningkatan aktivitas ekonomi, pendapatan masyarakat, dan terbukanya peluang usaha,” ujarnya.
Anggaran Bencana Disiapkan Rp25 Miliar
Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah luas dan beragam potensi bencana juga mendapat perhatian dalam rancangan APBD 2027.
Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan sebesar Rp25 miliar, antara lain untuk mendukung kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan. Sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir, longsor, dan pergerakan tanah juga terus diperkuat.
Sementara itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan keuangan, pengadaan secara elektronik, serta pengawasan internal untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Raperda APBD 2027 selanjutnya masih akan melalui pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD sebelum ditetapkan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
