Efisiensi APBD Sukabumi 2027 Capai 10 Persen

Pemkab Bidik Optimalisasi PAD

Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bersama DPRD menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Kebijakan efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp430 miliar atau sekitar 10 persen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif menentukan program pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Persoalan anggaran tersebut mengemuka seusai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/26). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyebut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027 tidak membawa banyak perubahan. Namun, tekanan efisiensi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut Budi, nilai efisiensi yang harus diantisipasi mencapai sekitar Rp430 miliar. Angka tersebut menjadi pertimbangan penting bagi legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas belanja daerah.

“Efisiensinya sudah pada saat penetapan APBD. Di tahun 2027 kita mendapatkan efisiensi sekitar Rp430 miliar. Tetapi kami bersama pemerintah daerah tetap optimistis mengoptimalkan program-program prioritas yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, besaran efisiensi tersebut berada di kisaran 10 persen. Karena itu, DPRD bersama Bupati Sukabumi berupaya memastikan penyesuaian fiskal tidak menghilangkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Tantangan anggaran harus dijawab melalui perencanaan yang lebih cermat. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi belanja memiliki manfaat nyata, terutama untuk pelayanan publik dan pembangunan,” tegasnya.

Di tempat sama, Bupati Sukabumi Asep Japar, mengakui kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan dalam peralihan anggaran 2026 menuju 2027. Ia menyebut terdapat penyesuaian anggaran yang nilainya mendekati Rp1 triliun.

Meski demikian, Asjap memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan agenda pembangunan sesuai prioritas. Fokus utamanya adalah menjaga agar efisiensi tidak menghambat program yang dibutuhkan masyarakat.

“Memang anggaran dari 2026 ke 2027 mengalami penyesuaian hampir Rp1 triliun. Namun, kami tetap berkomitmen menjalankan program sesuai rencana. Bahkan, fokus kami tetap pada kepentingan masyarakat,” kata Asjap.

Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Asep menilai masih terdapat sejumlah potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal.

“Potensi-potensi yang belum dioptimalkan akan lebih kita optimalkan lagi ke depan. Kami juga berkomitmen meningkatkan PAD secara bertahap,” ungkapnya.

Meski demikian, Asjap belum menyampaikan angka pasti target PAD Kabupaten Sukabumi untuk 2027. “Optimalisasi sumber pendapatan daerah akan menjadi salah satu upaya memperkuat kemampuan fiskal di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Selain persoalan fiskal, rapat paripurna tersebut membahas empat agenda, yakni pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Desa, Raperda terkait organisasi perangkat daerah (OPD), Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta tindak lanjut hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2027.

Budi Azhar mengatakan,.DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati agenda-agenda tersebut. Sejumlah produk hukum selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan secara definitif.

Sementara itu, Bupati Asjap menjelaskan pembaruan regulasi desa mencakup sejumlah substansi strategis, mulai dari mekanisme pemilihan kepala desa, pergantian antarwaktu (PAW), hingga pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perubahan nomenklatur sejumlah perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan urusan tata ruang, juga menjadi bagian dari pembahasan.

Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana

BERITA TERKAIT

POPULER

Terbaru