Sukabuminow.com || Penanganan bencana tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan, banjir surut, atau warga selesai dievakuasi. Tahap pemulihan justru membutuhkan koordinasi panjang, terutama untuk memperbaiki rumah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan yang terdampak.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Melalui inovasi Sistem Informasi Tanggap Bencana (SIGAP), BPBD berupaya mengintegrasikan data kebencanaan dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Inovasi bertajuk Pengembangan SIGAP Berbasis Platform Digital Terintegrasi di Kabupaten Sukabumi tersebut digagas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sukabumi, Yan Yan Setiawan.
Aksi perubahan ini menjadi bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI PNBP Tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, turut memaparkan inovasi tersebut dalam rapat dinas Pemerintah Kabupaten Sukabumi bulan November 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Senin (16/11/26).
Yan Yan menjelaskan, salah satu persoalan mendasar dalam penanganan bencana adalah data kerusakan yang belum terintegrasi dengan kebutuhan pemulihan. Informasi sering kali berhenti pada pencatatan kejadian dan penanganan darurat, sementara proses rehabilitasi serta rekonstruksi masih berjalan secara manual dan sektoral.
“Selama ini, informasi kebencanaan belum sepenuhnya terhubung dari fase tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, kami mengembangkan SIGAP agar data kerusakan dapat menjadi dasar bersama dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pemulihan,” ujar Yan Yan.
717 Kejadian Bencana Jadi Dasar Penguatan SIGAP
Urgensi pengembangan sistem tersebut terlihat dari data kebencanaan Kabupaten Sukabumi periode Januari hingga September 2026. Tercatat sebanyak 717 kejadian bencana, dengan dampak berupa 691 rumah rusak serta kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, saluran air, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Menurut Yan Yan, data tersebut membutuhkan pengelolaan yang lebih terpadu agar setiap kerusakan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Melalui pengembangan SIGAP, BPBD menyiapkan modul khusus rehabilitasi dan rekonstruksi. Sistem ini juga diarahkan menggunakan integrasi peta spasial berbasis Geographic Information System (GIS), sehingga lokasi dan tingkat kerusakan dapat terdokumentasi secara lebih akurat.
“Tujuannya agar data kejadian, dampak, kebutuhan pemulihan, sampai perkembangan penanganannya berada dalam satu sistem. Dengan begitu, setiap perangkat daerah memiliki rujukan data yang sama dalam merencanakan intervensi,” katanya.
Perbup Disiapkan untuk Mengikat Koordinasi Lintas Dinas
Selain pengembangan teknologi, Yan Yan menilai integrasi sistem harus diperkuat dengan regulasi. Sebab, aplikasi saja belum cukup untuk memastikan seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama dalam menyusun program pemulihan.
Karena itu, aksi perubahan SIGAP juga mencakup penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang tata kelola dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.
Regulasi tersebut diarahkan untuk mengatur alur kerja lintas perangkat daerah, mulai dari pendataan kerusakan, identifikasi kebutuhan, penentuan intervensi, hingga monitoring dan evaluasi.
Perangkat daerah yang berkaitan dengan pemulihan, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan, diharapkan dapat menggunakan data SIGAP sebagai rujukan perencanaan sesuai kewenangannya.
“Penguatan regulasi menjadi penting supaya koordinasi tidak hanya bergantung pada komunikasi masing-masing instansi. Kami ingin ada mekanisme yang jelas, sehingga data kerusakan dapat ditindaklanjuti menjadi program pemulihan,” tutur Yan Yan.
Prototipe Dikembangkan, Integrasi Ditargetkan Berkelanjutan
Dalam tahapan jangka pendek, aksi perubahan ini mencakup pembentukan tim efektif, pemetaan proses bisnis, penyusunan draf rancangan peraturan bupati, pengembangan modul SIGAP, uji coba, penyempurnaan aplikasi, serta sosialisasi.
Berdasarkan paparan aksi perubahan, seluruh tahapan jangka pendek tersebut dilaporkan mencapai 100 persen sesuai target pelatihan.
Selanjutnya, pengembangan jangka menengah selama satu tahun diarahkan pada perluasan implementasi, integrasi data lintas bidang BPBD, penetapan regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
Adapun target jangka panjang selama dua tahun mencakup integrasi seluruh siklus penanggulangan bencana, penguatan kelembagaan, pemeliharaan sistem, dan pengembangan model yang berpotensi direplikasi daerah lain.
Yan Yan berharap, SIGAP dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pemulihan secara lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“Harapan kami, data kebencanaan tidak hanya menjadi laporan jumlah kejadian dan kerusakan. Lebih dari itu, data tersebut harus bisa menjadi dasar pengambilan keputusan agar penanganan pascabencana benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Melalui inovasi ini, BPBD Kabupaten Sukabumi mendorong perubahan pola penanganan bencana, dari pengelolaan informasi yang tersebar menuju sistem digital terintegrasi. Dengan demikian, proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
