Sukabuminow.com || Pro kontra mewarnai ujicoba pemberlakuan penarikan retribusi untuk masuk Pantai Istana Presiden (IP) di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Hal itu datang dari masyarakat pedagang dan juru parkir.
Penarikan retribusi masuk Pantai IP tersebut diberlakukan Kamis (16/3/23). Sejumlah pedagang dan juru parkir mendatangi tol gate sementara milik Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi di lokasi tersebut. Mereka mengaku khawatir pengunjung akan sepi.
“Sebenarnya itu perwakilan daripada pelaku usaha yang ada di IP. Mereka menuntut ditiadakannya tol gate (pos retribusi) itu. Artiannya ketika melakukan penagihan misalkan jangan per orang. Tadi kejadian satu mobil bak ada 20 orang. Kalau per orang 5.000 jadi 100 ribu. Ada kebijakan, apalah,” ungkap Rusdian, juru parkir Pantai IP.
Selain itu keluhan lain yang disampaikan di antaranya meminta Dinas Pariwisata membenahi fasilitas di Pantai IP seperti toilet, musala, dan fasilitas wisata lain. Sehingga pengunjung tidak merasa keberatan dengan tarif tiket masuk. Terlebih, para juru parkir sudah tidak bisa memungut uang parkir kepada pengunjung dengan keberadaan tol gate tersebut.
“Tukang parkir ngerasa keberatan karena terkait tol gate itu. Artiannya di atas kan di pinta uang masuk, sementara kalau gak ada yang parkir motor masuk apalagi kalau banyak, gak ada yang merapikan dan menjaga. Sementara tol gate kan di atas, jarak dari parkir ke atas itu kan dekat. Ketika mereka di atas sudah parkir ketika pulang ditagih lagi. Memang seadanya tapi etikanya gak ada,” ucapnya.
Merespons hal itu Subkor Destinasi Baru Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Riki Agus Ramdan mengatakan, keberadaan pos retribusi di pintu masuk Pantai IP sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2018, tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Terlebih, Pantai IP merupakan kawasan dalam pengelolaan Dinas Pariwisata.
“Besaran tarif kalau di dalam Perda itu 5.000 rupiah per orang. Teknik pembayaran pun sistemnya tunai dan non tunai. Makanya kita berlakukan khususnya di non tunai. Untuk memaksimalkan pendapatan ke kas daerah kita,” ucapnya.
Terkait pro kontra pedagang dan juru parkir, kata Riki, pihaknya telah melakukan musyawarah. Selain itu, kajian penataan Pantai IP juga sudah dilakukan.
“Sudah dimusyawarahkan dengan desa khususnya dengan Kepala Desa. Berhubung kita di lapangan harus menjalankan tugas dari pimpinan, kita laksanakan kegiatan di hari ini. Ada pun informasi riak-riak seperti itu, kita terima. Dan itu pun sudah kita komunikasikan dengan pedagang mau pun tukang parkir, sudah ada solusi,” jelasnya.
Menurutnya, untuk penataan Pantai IP sudah masuk dalam program prioritas, terutama segi penerangan di kawasan pantai.
“Yakin dalam kondisi saat ini pasti prioritas kita paling penataan di penerangan jalan dulu khususnya areal objek wisata yang ada di IP. Karena tugas kita di lapangan khususnya rekan-rekan sebanyak mungkin supaya kunjungan wisata itu meningkat,” tandasnya. (Edo)
Editor : Andra Permana