Sukabuminow.com || Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dinilai memiliki posisi strategis dalam menjangkau persoalan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan hingga penyampaian keluhan warga. Karena itu, keberadaan kader Posyandu di Kabupaten Sukabumi dinilai perlu mendapat dukungan yang lebih kuat.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Leni Liawati, menyampaikan hal tersebut setelah berdialog dalam reses ketiga tahun 2026 dengan para kader Posyandu di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (26/10/26). Pertemuan yang digelar di SDIT Al Fatih, Cisolok tersebut menjadi ruang bagi kader untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka temui di tengah masyarakat.
Menurut Leni, kader Posyandu tidak hanya menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan. Mereka juga menjadi pihak yang kerap pertama kali mendengar keluhan warga, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan kesehatan dan membutuhkan akses layanan.
“Posyandu itu basisnya masyarakat. Ketika ada warga yang sakit, harus kontrol, atau membutuhkan layanan kesehatan, kader sering menjadi tempat pertama mereka menyampaikan keluhan,” ujar Leni.
Insentif Kader Posyandu Masih Menjadi Perhatian
Salah satu persoalan yang disampaikan kader adalah dukungan terhadap operasional dan insentif. Leni mengatakan, persoalan tersebut telah diperjuangkan, tetapi pemberian insentif tetap harus memperhatikan regulasi yang berlaku.
Saat ini, insentif kader Posyandu dapat bergantung pada kebijakan pemerintah desa masing-masing. Kondisi tersebut membuat dukungan yang diterima kader berpotensi berbeda antarwilayah.
“Insentif Posyandu ini sebenarnya sudah bertahun-tahun kami perjuangkan. Namun, regulasinya harus jelas supaya kebijakan yang dibuat tetap aman dan tidak menyalahi aturan,” katanya.
Leni menilai, penguatan Posyandu penting karena kader bekerja langsung di tingkat masyarakat. “Dukungan yang memadai akan membantu mereka menjalankan fungsi pelayanan sekaligus menjadi penghubung antara warga dan pemerintah,” tegasnya.
Keluhan BPJS Jadi Persoalan Mendesak
Selain insentif, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu keluhan yang mencuat. Leni menyebut sebelumnya terdapat sekitar 420.000 peserta yang masuk dalam skema pembiayaan tertentu, tetapi sekitar separuhnya atau 210.000 peserta terdampak penyesuaian pembiayaan untuk 2026.
Situasi tersebut membuat sebagian warga mempertanyakan status kepesertaan mereka. Bahkan, keluhan datang dari masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan harus menjalani pemeriksaan rutin.
Menurut Leni, ketika kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak dapat ditambah karena keterbatasan anggaran, warga yang membutuhkan layanan kesehatan diarahkan untuk mempertimbangkan kepesertaan BPJS mandiri.
Namun, persoalan tunggakan menjadi beban lain bagi masyarakat. Warga yang lama tidak menggunakan layanan BPJS dapat baru mengetahui status kepesertaannya ketika membutuhkan perawatan.
“Secara kemanusiaan tentu kita tidak tega melihat warga sakit kesulitan mendapatkan pelayanan. Tetapi persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan bantuan pribadi. Harus ada kebijakan dan regulasi yang diperjuangkan,” tutur Leni.
Ia menegaskan, persoalan kesehatan seharusnya ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas. “DPRD Kabupaten Sukabumi terus berupaya mencari ruang anggaran dan kebijakan yang memungkinkan perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan,” ungkapnya.
Posyandu Menjadi Pintu Masuk Persoalan Warga
Leni melihat peran Posyandu semakin penting karena kader berada dekat dengan masyarakat. Dari kegiatan sehari-hari, berbagai persoalan warga dapat teridentifikasi lebih cepat.
Selain kesehatan dan BPJS, dalam pertemuan tersebut juga muncul persoalan infrastruktur, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta warga terdampak pergeseran tanah di Kampung Cilemin yang membutuhkan solusi hunian.
Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan yang dibawa kader Posyandu tidak berhenti pada pelayanan kesehatan. Mereka juga menjadi bagian dari jaringan sosial yang mengetahui kondisi warga secara langsung.
“Kita harus melihat Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan. Kadernya dekat dengan warga dan tahu persoalan yang terjadi di lapangan. Karena itu, suara mereka penting untuk menjadi bahan kebijakan,” jelas Leni.
Ia berharap, komunikasi antara kader Posyandu, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD terus diperkuat. Dengan begitu, persoalan yang ditemukan di tingkat masyarakat dapat lebih cepat diteruskan menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Bagi Leni, penguatan Posyandu pada akhirnya bukan sekadar soal fasilitas atau insentif. “Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar dan ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi,” pungkasnya.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
