Sukabuminow.com || Persoalan pembiayaan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi salah satu keluhan utama masyarakat dalam reses Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, dalam rese ketiga tahun 2026 di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (26/10/26).
Politisi PKB itu menilai, persoalan tersebut perlu segera mendapat kejelasan karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kebutuhan kepesertaan BPJS PBI di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 420.000 jiwa.
Namun, kemampuan pembiayaan yang tersedia disebut baru sekitar separuh dari jumlah tersebut, yakni sekitar 210.000 jiwa.
“Ini sangat krusial. Dari sekitar 420.000 jiwa yang harus dibayar untuk BPJS PBI, kemungkinan pemerintah kabupaten hanya mampu membayar sekitar 210.000 jiwa. Anggarannya pun masih menjadi persoalan,” ujar Hamzah.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi karena masyarakat membutuhkan kepastian ketika mengakses fasilitas kesehatan.
Hamzah juga menyoroti ketidakjelasan petunjuk teknis terkait kebijakan layanan kesehatan gratis bagi warga Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
“Saya berharap Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) bisa memberikan jawaban yang konkret dan tidak mengambang, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Aturan dan petunjuk teknisnya harus jelas,” katanya.
Ia menyebut, persoalan di lapangan mulai dirasakan sebagian masyarakat. Ada warga yang sebelumnya mudah memperoleh layanan, tetapi kini menghadapi kendala dan harus membayar secara mandiri, termasuk persoalan tunggakan serta denda.
Hamzah juga meminta persoalan administrasi kepesertaan diperhatikan, termasuk ketika peserta BPJS telah meninggal dunia.
“Orang yang sudah meninggal jangan sampai masih dibebankan pembayaran. Ini persoalan yang harus dibenahi agar tidak semakin membebani masyarakat,” ucapnya.
Hamzah memastikan aspirasi tersebut akan dibawa ke DPRD Kabupaten Sukabumi untuk ditindaklanjuti. Baginya, kepastian pembiayaan BPJS PBI bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
