Sukabuminow.com || Rangkaian bencana yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan penanganan kebencanaan sebagai salah satu prioritas utama dalam arah kebijakan dan pengalokasian anggaran daerah ke depan.
Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengabaikan kebutuhan penanganan bencana di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Respons terhadap bencana akan menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Asjap usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/7/26).
Menurut Asjap, penanganan bencana menjadi kebutuhan mendesak karena Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai potensi dan dampak kebencanaan. Pemerintah daerah pun akan mengarahkan kebijakan anggaran agar lebih responsif terhadap kondisi tersebut.
“Pemda saat ini sedang menghadapi banyak musibah. Itu yang mungkin nanti diprioritaskan. Yang kedua, infrastruktur jalan, kemudian kesehatan dan pendidikan,” ujar Asjap.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian prioritas pembangunan daerah. Penanganan bencana ditempatkan pada urutan terdepan, kemudian diikuti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan sektor pendidikan.
Bagi Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah geografis luas serta menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, kebijakan tersebut menjadi penting.
“Kami dituntut tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, pemulihan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap risiko bencana,” ujarnya.
Prioritas tersebut disampaikan setelah seluruh tahapan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diselesaikan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.384-BPKAD/2026 tertanggal 21 Juli 2026 telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Asjap mengatakan, seluruh tahapan pembahasan telah dilalui sesuai mekanisme. Berbagai hasil evaluasi dari pemerintah provinsi juga telah ditindaklanjuti bersama DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Seluruh tahapan telah dilalui sesuai mekanisme. Hasil evaluasi gubernur juga sudah ditindaklanjuti bersama DPRD, sehingga Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 siap ditetapkan menjadi Perda,” katanya.
Pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah. Namun, bagi pemerintah daerah, proses tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan berikutnya.
Dalam konteks kebencanaan, evaluasi anggaran menjadi semakin strategis. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
Asjap menegaskan, berbagai catatan yang disampaikan DPRD Kabupaten Sukabumi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, masukan DPRD harus diterjemahkan menjadi langkah konkret agar pelaksanaan program pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“In Syaa Allah, apa yang disampaikan oleh dewan merupakan catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Bersama seluruh SKPD, kami akan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan anggota dewan,” ujarnya.
Sikap tersebut menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Terlebih, tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi tidak hanya berkaitan dengan pemulihan akibat bencana. Pemerintah juga harus menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, memastikan layanan kesehatan tetap berjalan, serta memperkuat akses dan kualitas pendidikan.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
