Minimalisir Penyelewengan Dana Desa, DPMD Kabupaten Sukabumi Gunakan 3 Aplikasi
Reporter : Edo
Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya mempersempit ruang-ruang yang berpotensi menyebabkan penyelewengan dana desa. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana.
“Kami punya SITANTI atau Sistem Transaksi Non Tunai, yang merupakan aplikasi pendamping Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang biasa digunakan. Dengan aplikasi ini, para kades tidak lagi melakukan transaksi secara tunai melainkan non tunai. Transaksinya akan lebih transparan serta jelas,” terang Thendy, Jumat (12/3/21).
Jika dulu, ujarnya, bisa terjadi ketidakcocokan data terkait keuangan dengan realitas di lapangan, namun dengan SITANTI, hal itu tidak akan terjadi.
“Pendamping SISKEUDES bukan hanya SITANTI, tapi ada juga SIPEDO atau Sistem Penyaluran Dana Desa Online. Semua berbasis by system atau online. Mulai dari pengajuan, perencanaan, transaksi, sampai pencairan, semua online. Kecuali transaksi di bawah satu juta, seperti untuk upah kerja,” paparnya.
Selain itu, input pengajuan juga dilakukan secara online dan rinci. DPMD Kabupaten Sukabumi akan menerima pengajuan setelah lolos verifikasi kecamatan asal desa.
“Dengan menggunakan sistem ini, kemungkinan besar terjadi penyelewengan anggaran atau korupsi seperti mantan kepala desa yang Sebelumnya ditangkap tidak akan terjadi,” bebernya.
Selain 2 aplikasi yang disebutkan di atas, DPMD juga memiliki sistem IBC (Internet Banking Corporate). Aplikasi tersebut mirip seperti M-banking.
“Semacam token lah, setiap desa ada tokennya dan yang bisa memakai token itu hanya bendahara, itupun berdasarkan perintah kades. Tetapi persyaratannya harus sudah lengkap, ” jelasnya.
“Intinya melalui sistem pendampingan ini, kami ingin meminimalisir penyelewengan anggaran. Kalau menggunakan robot kan gak bisa dibohongi. Dan semua sudah berjalan efektif dari tahun 2020 sampai sekarang,” imbuhnya.
Di sisi lain, pihaknya mengaku terus berupaya melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada aparat desa bagaimana penggunaan anggaran.
“Termasuk ada pengawasan dari inspektorat dan desa dengan aplikasinya dalam mengawasi dana desa,” tandasnya.
Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com
