Evaluasi Kinerja 2025: Sukabumi Tumbuh, Tapi Akses Infrastruktur Belum Merata
Sukabuminow.com || Kinerja pembangunan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sepanjang 2025 menunjukkan tren positif di sejumlah indikator strategis. Namun di balik capaian tersebut, persoalan infrastruktur (khususnya kondisi jalan) masih menjadi sorotan serius yang membutuhkan percepatan penanganan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengungkapkan bahwa mayoritas indikator makro pembangunan berhasil melampaui target, terutama pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, capaian tersebut ditopang oleh pengelolaan fiskal daerah yang lebih terukur dan tepat sasaran. Realisasi anggaran daerah dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga mendorong stabilitas pembangunan.
“Sebagian besar indikator menunjukkan performa yang baik, bahkan melampaui target. Namun kami akui masih ada sektor yang perlu percepatan, terutama infrastruktur jalan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/26).
Pemkab Sukabumi menempatkan sejumlah sektor sebagai prioritas pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi berbasis lokal. Selain itu, aspek ketahanan pangan, investasi, dan tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing daerah sekaligus menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Capaian ini belum sepenuhnya merata, terutama dalam hal konektivitas antarwilayah yang masih terhambat kondisi infrastruktur,” kata Asjap.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa capaian makro harus dibarengi dengan pemerataan hasil pembangunan di tingkat masyarakat.
Ia menilai, keberhasilan indikator ekonomi tidak akan berdampak maksimal tanpa didukung infrastruktur yang memadai.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara merata. Infrastruktur jalan menjadi kunci distribusi hasil pembangunan. Jika ini tidak dipercepat, maka akan muncul ketimpangan antarwilayah,” tegasnya.
Budi juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung.
Pemerintah daerah memastikan telah menyiapkan langkah korektif terhadap indikator yang belum optimal. Perbaikan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur, efisiensi anggaran, serta penguatan program berbasis kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Asjap menegaskan, capaian tahun 2025 akan dijadikan pijakan untuk mempercepat pembangunan pada tahun berikutnya, dengan fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Capaian ini adalah fondasi. Ke depan, kami fokus pada penyempurnaan dan pemerataan hasil pembangunan,” ujarnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
