Kades Cidadap Dituntut Mundur, Ini Alasannya
Sukabuminow.com || Warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menuntut Amin Hidayat selalu Kepala Desa Cidadap, turun dari jabatannya.
Hal itu dilontarkan FKMC (Forum Komunikasi Masyarakat Cidadap) saat beraudiensi dengan sang kepala desa di Aula Balai Desa Cidadap, Senin (17/12/18).
Ucid Badruddin, Ketua FKMC, menjelaskan tujuan audiensi warga dengan Kades untuk mempertanyakan banyak hal yang berkaitan dengan keuangan Desa Cidadap yang sejatinya digunakan untuk masyarakat desa.
“Salah satunya kami tanyakan pengadaan ambulan yang sudah direncanakan. Tapi hingga detik ini, mobil ambulan itu tidak ada,” terang Ucid kepada awak media di Balai Desa Cidadap, Senin (17/12/18).
Ia menegaskan, anggaran yang bersumber dari Dana Desa tahap I pada Maret 2018 lalu sebesar 20 persen, seharusnya digunakan untuk pembelian satu unit ambulan untuk kepentingan desa.
“Waktu itu anggarannya Rp149 juta untuk pengadaan ambulan desa. Tapi ternyata uang itu hanya sampai Rp2 juta ke dealer. Itupun untuk booking,” terangnya dengan nada geram.
“Kami menuntut pertanggungjawaban Kades soal itu. Jika sampai akhir Desember ambulan masih belum ada, lebih baik mundur saja dari jabatan,” sambungnya.
Baca Juga :
- Cobain Enaknya Ayam Bumbu Asam Manis Yuk!
- Dorong TKI Sukabumi Bekerja di Sektor Formal, Ini Yang Dilakukan Dewi Asmara
- Kasus Tongkang Tabrak Perahu Nelayan Masih Buntu, Ini Curahan Hati Keluarga Korban
Menanggapi apa yang disuarakan warga, Amin Hidayat mengaku dapat memberikan jawaban. Bahkan, tak segan ia menjawab jika ambulan yang dimaksud telah dilunasi pada 14 Desember 2018 belum lama ini.
“Sudah lunas dan mobil akan ada disini sebelum akhir Desember,” jawabnya.
Di tempat sama, AKP Aguk Khusaini, Kapolsek Simpenan, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tetap santun dalam menyuarakan aspirasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk menempuh prosedur hukum jika ditemukan berbagai temuan.
“Kalau memang ada temuan dan fakta-fakta, silahkan tempuh sesuai prosedur. Bisa laporkan ke KPK, BPK, kepolisian, atau lembaga lainnya yang menangani hal-hal seperti ini,” tandasnya. (Yadi)
Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com || Marketing : 085219906182 / 081646949947
