Sukabuminow.com || Pemerintah desa dituntut semakin terbuka, komunikatif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan, kepala desa tidak cukup hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik.
Penegasan tersebut menjadi bagian penting dalam harmonisasi kebijakan Desa Mubarakah yang membahas penyelarasan evaluasi kinerja desa dengan 12 program prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Asjap meminta kepala desa tidak menghindari pertanyaan maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui surat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa.
Menurutnya, komunikasi terbuka merupakan salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah persoalan berkembang akibat minimnya penjelasan pemerintah desa.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” tegas Asjap saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/26).
“Kepala desa merupakan ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Karena itu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah turut ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan,” imbuhnya.
Untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyerap persoalan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana membentuk forum dialog kepala desa yang dibagi ke dalam enam wilayah.
“Forum itu nantinya diharapkan menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Dengan pola ini, berbagai persoalan, kebutuhan pembangunan, serta aspirasi dari masing-masing wilayah dapat disampaikan dan dibahas secara lebih terarah,” terangnya.
Asjap menegaskan, langkah tersebut penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada instruksi administratif, tetapi dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di desa.
“Selain komunikasi pemerintahan, penguatan keterbukaan informasi publik menjadi isu penting dalam harmonisasi kebijakan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Husni Farhani Mubarok, memberikan pemaparan mengenai literasi keterbukaan informasi publik dan kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Prinsip itu menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik,” katanya.
Melalui penyelarasan 12 program prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong terwujudnya Desa Mubarakah yang tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan, tetapi juga memiliki tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangannya kini adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar diterapkan oleh pemerintah desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
