Sukabuminow.com || Ketimpangan infrastruktur jalan masih menjadi persoalan serius di daerah. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya kualitas jalan yang berdampak langsung pada konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga awal 2026, tingkat kemantapan jalan kabupaten di Sukabumi baru mencapai sekitar 62 persen dari total panjang jalan yang mencapai kurang lebih 1.400 kilometer. Artinya, sekitar 38 persen ruas jalan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengakui kondisi tersebut sebagai tantangan besar yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
“Jalan Kabupaten Sukabumi itu sangat panjang. Sejauh ini kemantapan jalannya baru 62 persen,” ujar Asjap, Selasa (17/3/26).
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi logistik, akses layanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
Sebagai daerah dengan bentang geografis luas dan didominasi kawasan perbukitan hingga pesisir, Sukabumi menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan infrastruktur. Sejumlah wilayah selatan bahkan masih bergantung pada akses jalan dengan kondisi terbatas.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun menargetkan tahun 2026 sebagai momentum percepatan pembangunan, dengan fokus utama pada infrastruktur dasar.
“In Syaa Allah akan banyak pembangunan di 2026 ini, baik itu infrastruktur jalan, irigasi, rutilahu, maupun yang lainnya,” kata Asjap.
Perbaikan jalan dinilai menjadi kunci dalam membuka keterisolasian wilayah, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik juga berperan penting dalam menekan disparitas antarwilayah.
Dalam rencana jangka menengah, Asjap bersama Wakil Bupati Andreas menargetkan peningkatan bertahap kemantapan jalan hingga akhir masa kepemimpinan mereka.
“Kami baru satu tahun memimpin. Semoga dalam empat tahun ke depan kemantapan jalan bisa meningkat, termasuk konektivitas antar wilayah,” ucapnya.
Selain jalan, pembangunan juga diarahkan pada sektor irigasi dan program rumah tidak layak huni (rutilahu) sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan.
Namun, dengan panjang jalan mencapai ribuan kilometer dan kebutuhan anggaran yang besar, percepatan pembangunan infrastruktur di Sukabumi dinilai memerlukan strategi terukur, konsistensi kebijakan, serta dukungan berbagai pihak.
Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan nasional, kondisi Sukabumi menjadi potret nyata bahwa pembangunan infrastruktur daerah masih membutuhkan perhatian serius agar tidak tertinggal dari wilayah lain.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
