Sukabuminow.com || Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Golkar, Asri Mulyawati, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/26).
Fraksi Golkar menilai APBD 2027 harus disusun bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Anggaran daerah perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, setiap program perlu dilihat dari manfaat, kepatuhan terhadap aturan, serta kesesuaiannya dengan arah pembangunan daerah,” ujar Asri saat menyampaikan pandangan Fraksi Golkar.
Ketergantungan Dana Transfer Jadi Sorotan
Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar adalah struktur pendapatan daerah. Dalam Raperda APBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp897,5 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp3,266 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan Kabupaten Sukabumi terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Menurut Asri, kondisi tersebut perlu direspons dengan strategi peningkatan PAD yang terukur. Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, intensifikasi, serta ekstensifikasi dinilai perlu diperkuat tanpa menambah beban masyarakat kecil.
“Potensi PAD harus digarap lebih optimal. Digitalisasi dan penguatan pengawasan penting untuk menekan kebocoran sekaligus memastikan potensi pajak dan retribusi benar-benar masuk ke kas daerah,” katanya.
Fraksi Golkar juga menyoroti piutang pajak yang tercatat sekitar Rp206,22 miliar. Penagihan, pemutakhiran data wajib pajak, dan penetapan target pengurangan piutang dinilai perlu dilakukan secara terukur.
Potensi sektor pariwisata, pertambangan, perikanan, properti, hingga kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu juga didorong untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah.
Belanja Harus Memberikan Dampak
Selain pendapatan, kualitas belanja menjadi perhatian Fraksi Golkar. Rancangan APBD 2027 mencatat belanja daerah sekitar Rp4,240 triliun.
Asri mengatakan, struktur belanja harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja wajib dan pelayanan dasar tidak boleh tersisihkan ketika terjadi penyesuaian anggaran.
Fraksi Golkar juga memberi perhatian terhadap belanja pegawai yang dalam rancangan mencapai sekitar Rp1,599 triliun.
Catatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur batas proporsi belanja pegawai serta masa penyesuaiannya.
“Struktur belanja harus terus dievaluasi agar ruang fiskal dapat diperkuat untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Asri.
Infrastruktur Sukabumi Jadi Catatan
Fraksi Golkar juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah luas dan karakter geografis beragam.
Belanja modal dalam Raperda APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp556,12 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk jalan, jaringan, dan irigasi mencapai sekitar Rp267,37 miliar.
Asri menilai pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada ruas yang memiliki dampak ekonomi dan sosial tinggi.
“Jalan penghubung antarwilayah, irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, air minum, sanitasi, serta akses menuju kawasan wisata harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan,” katanya.
Fraksi Golkar juga mengingatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap sesuai ketentuan UU HKPD. Undang-undang tersebut menetapkan target minimal 40 persen dari basis belanja tertentu, dengan masa penyesuaian lima tahun sejak undang-undang diundangkan.
Anggaran Bencana dan Pelayanan Dasar
Karakter geografis Kabupaten Sukabumi yang memiliki risiko banjir, longsor, pergerakan tanah, gempa bumi, dan ancaman bencana pesisir turut menjadi perhatian.
Fraksi Golkar menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga sekitar Rp25 miliar. Anggaran tersebut diharapkan dapat didukung sistem mitigasi dan kesiapsiagaan yang terintegrasi.
Menurut Asri, penanganan bencana tidak cukup dilakukan setelah kejadian. Pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan, termasuk melalui perencanaan tata ruang, infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Di sisi lain, pemenuhan anggaran pendidikan, kesehatan, dana desa, serta pelayanan dasar juga diminta tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027.
Fraksi Golkar Minta APBD 2027 Lebih Terukur
Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi SiLPA sekitar Rp88,58 miliar dan defisit sekitar Rp68,58 miliar dalam rancangan APBD 2027.
Asri meminta proyeksi tersebut dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi kas, kewajiban yang belum dibayarkan, serta kemampuan penyerapan anggaran.
“Jangan sampai anggaran tersedia tetapi tidak terserap secara optimal. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan harus diperkuat sejak awal agar anggaran benar-benar bekerja untuk masyarakat,” tutur Asri.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar mendorong pembahasan Raperda APBD 2027 dilakukan secara objektif dan menyeluruh antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Fokus akhirnya adalah memastikan APBD Sukabumi 2027 memiliki kualitas belanja yang lebih baik, sumber pendapatan yang semakin kuat, serta mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
