Sukabuminow.com || Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap penting di DPRD. Fraksi Partai Gerindra meminta rancangan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/26).
Menurut Hera, RAPBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan nyata di Kabupaten Sukabumi. Salah satu perhatian utama ialah kemampuan daerah meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kualitas belanja.
Dalam rancangan yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Sukabumi diproyeksikan sekitar Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp4,240 triliun. Pembahasan selanjutnya akan menentukan prioritas dan memastikan anggaran tetap sesuai arah pembangunan daerah.
“APBD harus memiliki daya ubah sosial. Setiap anggaran harus dapat diukur dari manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya dari besarnya alokasi,” kata Hera.
Gerindra Soroti Kemandirian Fiskal
Hera mengatakan Fraksi Gerindra memberi perhatian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di bawah target APBD murni 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi karena peningkatan PAD berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara lebih mandiri.
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi sumber pendapatan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan potensi ekonomi lainnya.
Namun, peningkatan PAD diminta tidak dilakukan dengan membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penguatan PAD harus dilakukan melalui inovasi dan optimalisasi potensi yang ada. Jangan sampai peningkatan pendapatan justru menambah beban masyarakat kecil,” ujar Hera.
Infrastruktur dan Agroindustri Jadi Perhatian
Tema pembangunan Kabupaten Sukabumi 2027 diarahkan pada penyiapan ekosistem pendukung untuk penguatan agroindustri dan pariwisata. Fraksi Gerindra menilai arah tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang benar-benar dirasakan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di kawasan wisata.
Menurut Hera, penguatan agroindustri tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi pertanian. Infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, teknologi pascapanen, akses pasar, hingga pengolahan hasil pertanian juga perlu diperkuat.
Hal serupa berlaku pada sektor perikanan dan pariwisata. Produk lokal harus memiliki nilai tambah sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
“Jangan sampai petani hanya menjual hasil pertanian tanpa nilai tambah. Begitu juga nelayan. Ekosistem dari produksi, pengolahan, distribusi, sampai pemasaran harus diperkuat,” tuturnya.
Fraksi Gerindra juga memberi perhatian terhadap alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi untuk membuka konektivitas ekonomi antarkawasan.
Pemerataan Pembangunan Sukabumi
Hera turut menyoroti kesenjangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, kawasan dengan pertumbuhan industri memiliki persoalan tersendiri, sedangkan wilayah selatan masih menghadapi tantangan konektivitas, akses layanan kesehatan, serta keterbatasan akses pasar.
Karena itu, RAPBD 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pemerataan. Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara wilayah lain masih menghadapi persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar,” katanya.
Dorong Anggaran Berdampak Nyata
Fraksi Gerindra juga menyoroti penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hera mengatakan seluruh program tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang saling terhubung. Program pemerintah daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Besarnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, harus diikuti kualitas pekerjaan, transparansi pengadaan, dan pengawasan yang memadai.
“Yang paling penting bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi apa hasil yang diterima masyarakat setelah anggaran itu dibelanjakan,” tegas Hera.
Pembahasan RAPBD Sukabumi 2027 selanjutnya menjadi ruang bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mempertajam prioritas pembangunan. Fraksi Gerindra menyatakan pandangan umum tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran agar APBD benar-benar diarahkan pada pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
