Sukabuminow.com || Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting di DPRD Kabupaten Sukabumi.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan agar APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen anggaran. Setiap alokasi belanja diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PPP, Andri Hidayana, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/26).
Andri mengatakan arah pembangunan 2027 harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi yang menempatkan penyiapan ekosistem pendukung agroindustri dan pariwisata sebagai salah satu fokus utama. Arah tersebut juga tercantum dalam pembahasan Raperda APBD 2027 di DPRD.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.
Agroindustri dan Pariwisata Perlu Ekosistem
Menurut Andri, potensi pertanian dan pariwisata Kabupaten Sukabumi belum cukup hanya didukung melalui peningkatan produksi atau pembangunan destinasi.
Agroindustri, misalnya, membutuhkan rantai ekonomi yang lengkap. Mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, standardisasi, pembiayaan, hingga pemasaran perlu diperkuat.
“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” katanya.
Hal serupa berlaku pada sektor pariwisata. Pengembangan destinasi perlu diikuti konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, jaringan komunikasi, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal.
Dengan demikian, masyarakat sekitar destinasi tidak hanya menjadi penonton. Mereka perlu mendapat ruang untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi.
Infrastruktur Desa Menjadi Perhatian
Fraksi PPP juga meminta perhatian terhadap jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan setapak yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
Andri menilai infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas warga. Jalan yang memadai dapat memperlancar akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, lahan pertanian, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.
Fraksi PPP mendorong agar pemerintah daerah memiliki pemetaan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah warga yang dilayani, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan urgensi pelayanan dasar.
Bantuan Desa dan Sarana Keagamaan
Selain infrastruktur, perhatian Fraksi PPP diarahkan pada penguatan Bantuan Keuangan Desa.
Menurut Andri, desa merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, dukungan fiskal perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat berkelanjutan, seperti infrastruktur dasar, ketahanan pangan, UMKM, BUMDes, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan sosial.
“Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” kata Andri.
Fraksi PPP juga meminta sarana keagamaan mendapat perhatian dalam APBD 2027. Dukungan tersebut mencakup masjid, musala, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan.
Andri menyebut fasilitas keagamaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Di dalamnya terdapat kegiatan pendidikan, pembinaan generasi muda, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.
APBD Harus Diukur Dari Manfaat
Lebih jauh, Andri menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran.
Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah hasil yang muncul setelah program dilaksanakan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik, akses ekonomi yang meningkat, serta infrastruktur yang semakin mendukung aktivitas sehari-hari.
“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar. Program juga harus memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” tuturnya.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, DPRD telah menerima Nota Pengantar Raperda APBD 2027 dengan arah pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata.
Bagi Fraksi PPP, kata Andri, agenda tersebut perlu dikawal agar arah kebijakan anggaran tetap terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa, pelayanan dasar, dan kesejahteraan harus berjalan dalam satu ekosistem,” pungkasnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
