Sukabuminow.com || Lambatnya realisasi pembangunan Dermaga Cisolok di Kampung Pajagan, Desa/Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, disebabkan oleh status aset lahan yang masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kabupaten, bukan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi III dari Fraksi PKS, Leni Liawati, usai menghadiri acara Syukuran Nelayan Cisolok ke-28 pada Kamis (10/7/25). Dalam kegiatan tersebut, Leni secara langsung mendengar harapan masyarakat nelayan yang disampaikan oleh Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana, mengenai pentingnya pembangunan dermaga.
“Tadi saya mendengar langsung dari Pak Kades tentang permohonan untuk melanjutkan pembangunan dermaga. Ini bukan permintaan baru, sudah bertahun-tahun nelayan menyuarakan hal ini. Kami pun terus mencoba memperjuangkan dengan mengomunikasikan hal ini ke pemerintah provinsi, karena memang kewenangannya ada di sana,” ujar Leni.
Menurut Leni, kendala utama pembangunan dermaga bukan pada niat pemerintah, tetapi terletak pada aspek legal formal, yakni status kepemilikan lahan.
“Saat dalam perjalanan, saya berbincang dengan pihak UPTD Perikanan Provinsi. Masalah utamanya adalah status aset lahan yang masih milik kabupaten. Agar bisa dibangun oleh provinsi, aset itu harus terlebih dahulu dilimpahkan. Saat ini proses pelimpahan sedang ditangani oleh BPKAD,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama status aset belum berpindah, maka anggaran pembangunan dari provinsi pun tidak dapat dialokasikan.
“Jika pelimpahan aset telah selesai, pembangunan dermaga sangat mungkin dilanjutkan. Kami di DPRD juga akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi untuk ikut mendorong agar dermaga ini segera dibangun,” lanjutnya.
Selain permasalahan dermaga, Leni juga menyoroti kondisi ekonomi nelayan yang semakin tertekan akibat anjloknya harga benih bening lobster (BBL) atau benur. Ia menyebutkan bahwa harga benur yang sangat murah menjadi keluhan yang sering disampaikan para nelayan.
“Tadi saya juga mendengar langsung soal harga BBL yang sangat rendah. Nelayan mengeluhkan pendapatan mereka yang terus menurun. Ini menjadi beban ekonomi tambahan, apalagi mereka tidak bisa mendaratkan hasil tangkapan di dermaga yang layak,” tuturnya.
Leni menegaskan, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menetapkan standar harga agar penghasilan nelayan bisa stabil, bahkan meningkat.
“Kami berharap ada standarisasi harga BBL yang adil. Ini penting agar penghasilan mereka tidak semakin merosot. Nelayan harus didukung agar tetap sejahtera,” ujarnya.
Dengan nada prihatin, Leni mengungkapkan bahwa banyak nelayan kini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Saya menyaksikan sendiri, bukan sekadar mendengar. Ada nelayan yang tidak memiliki beras, bahkan ada yang tidak bisa membeli susu untuk anaknya. Ini bukan cerita orang lain, tapi realita yang saya temui langsung,” ungkapnya.
Sebagai anggota Komisi III yang bermitra dengan Dinas Perikanan, Leni menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak nelayan, terutama terkait infrastruktur pendukung dan stabilitas harga hasil tangkapan.
“Nelayan adalah salah satu ujung tombak ekonomi maritim. Sudah seharusnya kita di legislatif memperjuangkan kebutuhan mereka, baik pembangunan dermaga maupun kestabilan harga benur,” pungkasnya.
Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana