Sukabuminow.com || Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Jawa Barat, terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) melalui pembentukan Desa Binaan.
Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, dan Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, menjadi bagian dari desa yang dikukuhkan dalam program tersebut.
Program tersebut diarahkan untuk mendekatkan layanan dan edukasi keimigrasian kepada masyarakat, terutama warga yang memiliki rencana bekerja atau bepergian ke luar negeri.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Agus Sucipto, mengatakan desa binaan merupakan bentuk kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat.
“Ini bentuk hadirnya Imigrasi di tengah masyarakat. Kami memberikan informasi agar masyarakat tidak dirugikan, terutama mereka yang akan mencari pekerjaan atau berangkat ke luar negeri,” ujar Agus, usai pengukuhan Desa Citepus dan Desa Cikakak sebagai Desa Binaan Imigrasi Sukabumi di Aula Kantor Desa Cikakak, Rabu (16/9/26).
Menurut Agus, pemilihan lokasi desa binaan dilakukan dengan mempertimbangkan data dan kondisi masyarakat, termasuk adanya warga yang terindikasi memiliki aktivitas keberangkatan ke luar negeri.
Karena itu, edukasi mengenai prosedur keberangkatan menjadi salah satu fokus utama. Masyarakat diingatkan agar tidak mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak jelas.
“Berangkatlah melalui jalur resmi yang telah ditentukan pemerintah. Kami sifatnya menyebarkan informasi kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi tindak pidana perdagangan orang,” katanya dalam kegiatan yang dihadiri Kaban Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeani, dan Camat Palabuhanratu Sutopo itu.
Ia menambahkan, desa binaan bukan lembaga penindakan. Sehingga apabila ditemukan informasi atau indikasi persoalan keimigrasian, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan petugas Imigrasi yang ditugaskan sebagai pembina.
“Pola ini berbeda dengan mekanisme Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Desa binaan secara khusus diarahkan sebagai sarana pendekatan dan penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat,” tegasnya.
Di tempat sama, Kepala Desa Cikakak Dede Mulyadi, menyambut program tersebut karena mobilitas warga di wilayahnya cukup beragam.
Desa Cikakak juga merupakan kawasan pariwisata yang banyak dikunjungi warga negara asing. Kondisi itu membuat komunikasi antara pemerintah desa dan Imigrasi dinilai penting.
“Setelah menjadi Desa Binaan, kami sangat mengapresiasi karena bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Imigrasi. Penindakan memang bukan kewenangan desa,” kata Dede.
Dede menyebut pendataan warga yang bekerja ke luar negeri kini mulai diperkuat.
“Berdasarkan pencatatan sementara, terdapat delapan warga kami yang telah terdata bekerja di Jepang, Singapura, dan Taiwan,” ujarnya.
Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berencana mengembangkan program tersebut hingga lima desa binaan. Dari target itu, tiga desa telah direalisasikan, sementara lokasi lainnya masih dalam pemetaan.
Agus mengatakan keberadaan petugas di desa binaan akan mendukung proses komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Petugas nanti akan ditempatkan di sini sebagai pembina. Jadi, ketika ada informasi dari masyarakat, koordinasi bisa dilakukan dengan pihak Imigrasi,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan menjadi langkah pencegahan sejak tingkat desa. Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi ketika hendak berangkat ke luar negeri, tetapi juga memahami risiko dari proses migrasi yang tidak sesuai prosedur.
“Melalui Desa Binaan Imigrasi Sukabumi, pemerintah desa dan Imigrasi diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih cepat, memperkuat pendataan, serta mendorong masyarakat menggunakan jalur resmi untuk bekerja atau bepergian ke luar negeri.”
“Dengan demikian, pencegahan TPPO dan TPPM dapat dilakukan lebih awal, sebelum persoalan berkembang menjadi kasus yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
