Sukabuminow.com || DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyampaikan enam persoalan mendasar yang dihadapi nelayan Kecamatan Ciemas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono. Mulai dari pendangkalan muara, keterbatasan BBM, hingga sulitnya akses permodalan menjadi aspirasi yang diminta segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Golkar Dapil VI, Ujang Abdurohman Rochmi, dalam diskusi Puncak Bulan Bakti KKP 2026 di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Rabu (4/11/26).
Batman -sapaan karib Ujang- menilai, potensi perikanan Ciemas belum didukung fasilitas produksi dan pembiayaan yang memadai. Padahal, sembilan desa di kecamatan tersebut memiliki hampir 2.500 masyarakat nelayan yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan.
Salah satu persoalan paling mendesak adalah pendangkalan muara Sungai Palangpang atau yang dikenal warga sebagai bugel. Kondisi ini menyulitkan perahu nelayan keluar masuk muara, terutama saat musim kemarau, sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
“Pengerukan muara ini perlu segera diagendakan. Ketika musim kemarau, perahu nelayan sering tidak bisa masuk atau keluar. Kondisi ini juga menghambat aktivitas nelayan membawa hasil tangkapan,” ujarnya.
Selain pengerukan muara, ia menyampaikan lima aspirasi lainnya kepada Menteri KKP, yakni:
- Akses permodalan: Menghadirkan pembiayaan usaha yang terjangkau agar nelayan tidak terus bergantung pada rentenir atau bank emok.
- Ketersediaan BBM: Menyediakan fasilitas BBM khusus nelayan untuk menunjang operasional melaut.
- Modernisasi alat tangkap: Membantu penyediaan perahu dan peralatan penangkapan ikan yang lebih memadai.
- Pelatihan pengolahan hasil laut: Meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya perempuan dari keluarga nelayan, agar hasil tangkapan memiliki nilai tambah.
- Fasilitas cold storage: Menyediakan tempat penyimpanan ikan berpendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
Menurut Batman, persoalan permodalan perlu mendapat perhatian serius karena sebagian nelayan masih mengandalkan pinjaman dari bank emok untuk memenuhi kebutuhan usaha.
“Kendala utama para nelayan tentunya bantuan permodalan. Masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen bank emok. Pemerintah perlu menghadirkan solusi pembiayaan agar nelayan bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik,” tegasnya.
Ia berharap, enam aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam forum diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui program konkret Kementerian KKP. Perbaikan infrastruktur, sarana produksi, dan akses pembiayaan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan nelayan Ciemas.
“Harapan kami, berbagai kebutuhan ini bisa segera mendapat perhatian. Sehingga aktivitas nelayan semakin lancar, hasil tangkapan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Ciemas semakin baik,” pungkasnya.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
