Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tengah mengejar target baru dalam penanganan stunting. Setelah prevalensi stunting turun dari 27,5 persen pada 2022 menjadi 20,5 persen, pemerintah daerah kini membidik penurunan hingga 12,8 persen.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman saat menerima kunjungan Sekretariat Wakil Presiden untuk memantau program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Selasa (11/8/26).
Ade mengatakan tren penurunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan stunting di daerah.
“Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sekitar 2,9 juta jiwa. Angka stunting di Kabupaten Sukabumi terus menurun, dari 27,5 persen pada 2022 menjadi 20,5 persen,” ujar Ade.
Namun, pemerintah daerah tidak ingin berhenti pada capaian tersebut. Ade menegaskan, penurunan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar karena pemerintah daerah harus terus memperkuat intervensi di tingkat keluarga dan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Sukabumi perlu menjaga tren penurunan sekaligus meningkatkan efektivitas berbagai program yang sudah berjalan.
“Target nasional delapan persen, kita usahakan bisa mencapai 12,5 persen,” ucapnya.
Dalam konteks target daerah yang kini diarahkan pada 12,8 persen, capaian tersebut membutuhkan kerja yang konsisten. Penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan program kesehatan.
Faktor pengasuhan, pemenuhan gizi, sanitasi, kondisi sosial ekonomi, hingga edukasi keluarga juga perlu diperhatikan secara bersamaan.
Pemkab Sukabumi telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting.
Langkah tersebut mencakup regulasi daerah hingga penguatan program orang tua asuh yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.
“Kami, kebijakan sudah banyak. Dimulai dari peraturan bupati, hingga adanya program orang tua asuh oleh sejumlah perangkat daerah,” ungkap Ade.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan intervensi tidak berhenti pada level kebijakan.
Keluarga yang memiliki risiko stunting membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan perangkat daerah hingga lingkungan masyarakat menjadi penting.
Kehadiran Sekretariat Wakil Presiden di Kabupaten Sukabumi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali efektivitas program yang telah berjalan.
Pemantauan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka prevalensi. Kondisi di lapangan juga perlu menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Ade berharap hasil peninjauan dapat memberikan masukan konkret bagi Pemkab Sukabumi.
“Semoga hasil peninjauan lapangan dapat memberikan masukan kepada kita untuk meningkatkan upaya dalam penurunan angka stunting,” pungkasnya.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
