Sukabuminow.com || DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali melanjutkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD pada Kamis (2/10/25) ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Ketua DPRD: Masukan Fraksi untuk Keseimbangan Anggaran dan Pembangunan
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa pandangan umum dari seluruh fraksi tidak sekadar catatan, melainkan bentuk dorongan agar pemerintah daerah lebih adaptif menghadapi keterbatasan fiskal.
“Fraksi-fraksi DPRD menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai 20,39 persen dibandingkan asumsi KUA/PPAS APBD 2026. Kondisi ini jelas berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Namun, kami percaya Pak Bupati mampu menyesuaikan target agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Budi.
Ia menambahkan, masukan DPRD juga diarahkan agar Pemkab Sukabumi mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Masukan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin pemerintah daerah tetap fokus menjaga prioritas pembangunan, khususnya sektor agroindustri dan pariwisata yang menjadi tema pembangunan tahun 2026,” tambahnya.
Bupati Asep Japar: Transparansi dan Prioritas Pelayanan Publik
Menanggapi pandangan DPRD, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan yang diberikan. Menurutnya, semua usulan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran.
“Kami berkomitmen menjaga kedisiplinan waktu, kualitas perencanaan, dan transparansi dalam penyusunan APBD. Anggaran harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan aturan perundangan,” ungkap Asjap.
Asjap menjelaskan bahwa strategi penguatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi akan terus dilakukan. Pemkab juga telah menugaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target 2026 dapat melampaui capaian sebelumnya.
Selain itu, belanja daerah tetap diprioritaskan pada kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah juga akan diperketat agar lebih efisien dan sesuai mandat mandatory spending.
“Kami optimistis strategi ini akan memperluas ruang fiskal, sehingga pembangunan tetap berjalan berkeadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Asjap.
Sinergi DPRD dan Pemkab untuk APBD 2026
Meski kondisi fiskal menurun, DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakat untuk tetap menjaga arah pembangunan daerah sesuai RPJMD. Tema pembangunan tahun 2026, yakni Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata, menjadi pijakan utama agar pembangunan berfokus pada sektor unggulan yang berdampak langsung pada perekonomian daerah.
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemkab, APBD 2026 Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.
Reporter: Ridwan HMS
Redaktur: Andra Permana