Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mempercepat langkah menuju tercapainya Universal Health Coverage (UHC) melalui penguatan sinergi dengan Tim Percepatan UHC Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Selasa (7/7/26), dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPJS Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Agenda utama pertemuan adalah memetakan kondisi terkini kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Sukabumi sekaligus menyusun langkah konkret guna mempercepat pencapaian target UHC yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Universal Health Coverage merupakan sistem perlindungan kesehatan yang menjamin setiap warga memperoleh layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif tanpa mengalami hambatan akses akibat keterbatasan biaya. Keberhasilan UHC dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan daerah di bidang kesehatan.
Dalam pembahasan tersebut, Ade Suryaman mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan fiskal yang cukup besar setelah rangkaian bencana yang melanda sepanjang 2024 hingga 2025. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan ribuan rumah di 36 kecamatan dan berdampak pada kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi melalui kolaborasi lintas sektor agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, menekankan bahwa akurasi data kependudukan menjadi faktor utama dalam menentukan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data yang valid dinilai menjadi dasar penting agar kebijakan perlindungan kesehatan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, mengingatkan pentingnya pembaruan dan validasi data peserta secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan iuran pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Sebagai tindak lanjut, tim teknis dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan pembahasan lanjutan untuk menyusun sejumlah langkah strategis. Pembahasan tersebut meliputi penyempurnaan regulasi daerah, penyesuaian anggaran melalui addendum, hingga penjajakan pelibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Strategi kolaboratif tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sekaligus memperkuat keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi.
Percepatan UHC tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Integrasi data kependudukan, ketepatan sasaran bantuan iuran, penguatan fiskal daerah, serta kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis target perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dapat terus meningkat. Langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya masyarakat Sukabumi yang lebih sehat, tangguh, produktif, dan sejahtera.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
