Sukabuminow.com || Kekeringan mulai menekan kebutuhan dasar warga di sejumlah titik Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari solusi penyediaan air bersih yang tidak hanya bersifat sementara.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem, Saan Mustopa, ke Desa Sukamaju, Kamis (10/9/26). Sejumlah sumber mata air alternatif turut ditinjau untuk melihat kemungkinan pemanfaatannya bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, yang mendampingi Saan Mustopa mengatakan krisis air merupakan persoalan yang berulang setiap tahun ketika kemarau berlangsung.
Menurutnya, penanganan tidak cukup dilakukan melalui distribusi air bersih. Pemerintah perlu menyiapkan sistem penyediaan air yang dapat digunakan masyarakat dalam jangka lebih panjang.
“Ini krisis tahunan. Karena itu, beliau hadir dan berupaya menuntaskan persoalan yang sudah cukup lama. Tadi kita melihat beberapa sumber mata air alternatif yang bisa dikembangkan,” ujar Sendi.
Salah satu sumber yang dipertimbangkan adalah mata air Cisukawayana. Pemerintah Desa Sukamaju mengusulkan pembangunan jaringan pipanisasi dari sumber tersebut menuju permukiman warga.
Kepala Desa Sukamaju Jenal Abidin mengatakan jaringan itu direncanakan memiliki panjang sekitar enam kilometer. Pipanisasi tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 12 kelompok rukun tetangga (KRT).
“Yang paling utama adalah pengambilan air dari sumber Cisukawayana. Itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan air di Dusun 4 yang kondisinya lebih parah,” kata Jenal.
Berbeda dengan kebutuhan pertanian, pemanfaatan awal sumber air tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga. Kebijakan itu diarahkan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi terlebih dahulu.
Sendi mengatakan pihaknya mendapat tugas untuk berkolaborasi dengan tim teknis dalam menyiapkan desain teknis pembangunan. Kajian tersebut mencakup gambar teknis, kebutuhan sarana, serta pola pembangunan yang nantinya disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Kalau gambar sudah selesai, kemudian dikolaborasikan dengan masyarakat dan ditetapkan, pelaksanaannya bisa segera dilakukan. Kita dari Perkim memfasilitasi dari sisi gambar dan kebutuhan teknis,” jelasnya.
Untuk sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur tersebut berpeluang mendapat dukungan pemerintah pusat. Namun, kepastian pelaksanaan tetap menunggu hasil kajian dan koordinasi antarinstansi.
Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan air bersih tidak hanya menyangkut kebutuhan harian. Akses air juga berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan ketahanan kehidupan masyarakat ketika musim kemarau berlangsung.
Pemerintah Dorong Solusi, Bukan Sekadar Bantuan Darurat
Jenal Abidin menyebut pemerintah desa telah menyampaikan proposal untuk penanganan persoalan tersebut. Ia berharap pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga warga tidak terus bergantung pada bantuan air ketika sumber air mengalami penurunan debit.
“Alhamdulillah, kunjungan ini menjadi keberkahan bagi warga Desa Sukamaju. Mudah-mudahan persoalan air bisa segera teratasi, terutama melalui solusi jangka panjang dari Cisukawayana,” ujarnya.
Sendi menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan unsur terkait menjadi kunci agar penanganan kekeringan memiliki hasil yang berkelanjutan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan desain dan pola intervensi.
“Keinginan masyarakat akan kita olah menjadi perencanaan teknis. Harapannya, solusi yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” kata Sendi.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
