Sukabuminow.com || Aktivitas penambangan batu hijau di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi perhatian setelah Polres Sukabumi Kota menghentikan kegiatan yang diduga tidak mengantongi izin pertambangan.
Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan tiga unit alat berat jenis excavator, sejumlah operator, serta seorang pria berinisial AI (32 th) yang diduga berperan sebagai pengelola aktivitas penambangan.
Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, petugas menemukan tiga excavator sedang beroperasi ketika melakukan pengecekan di lokasi. Polisi kemudian menghentikan aktivitas tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan.
Berdasarkan pemeriksaan awal, penambangan batu hijau itu diduga telah berlangsung sejak 2016. Material hasil tambang dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dipasarkan sebagai bahan ornamen bangunan, termasuk dinding rumah dan kolam renang.
“Petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ujar Sentot, Jumat (20/11/26).
Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran perizinan, tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan potensi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan.
Polisi memperkirakan aktivitas yang diduga berlangsung selama sekitar 10 tahun tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar. Adapun nilai yang diperkirakan berhasil diselamatkan mencapai Rp12 miliar.
Meski demikian, angka tersebut masih menjadi bagian dari hasil penghitungan awal dan perlu dipastikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.
“Penambangan tanpa izin tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar. Sementara itu, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp12 miliar,” kata Sentot.
Sentot menegaskan, kepolisian tidak akan berhenti pada penghentian aktivitas dan pengamanan alat berat. Penyidik masih mendalami aspek perizinan, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan pertambangan tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan perlindungan sumber daya alam.
“Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Dalam perkara ini, pihak yang diduga terlibat disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Sentot menegaskan, proses hukum akan terus berjalan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Pengusutan perkara Gunung Walang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pengingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan legalitas, tanggung jawab lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Dugaan keterlibatan maupun kesalahan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
