Oknum PPPK Guru di Ciemas Terjerat Dugaan Pelecehan Seksual, Pemkab Sukabumi Tegaskan Zero Tolerance

Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Ciemas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menyatakan pemerintah daerah tengah mengawal penanganan kasus tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, terlapor terancam sanksi tegas hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja.

“Kami telah menerima informasi awal mengenai adanya laporan dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang guru berstatus PPPK yang bertugas di salah satu SD di Kecamatan Ciemas,” ujar Ganjar kepada Sukabuminow.com, Kamis (19/11/26).

Menurut Ganjar, pemeriksaan awal saat ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. BKPSDM juga berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, BKPSDM akan mengoordinasikan pemeriksaan lanjutan bersama Inspektorat dan perangkat daerah terkait. Tim pemeriksa juga dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

“Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi kepegawaian sesuai tingkat pelanggarannya, termasuk kemungkinan terberat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja,” tegasnya.

Ganjar menekankan, status sebagai tenaga pendidik menuntut tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Karena itu, dugaan pelanggaran yang melibatkan guru harus ditangani serius, terlebih ketika berkaitan dengan perlindungan anak dan keamanan lingkungan pendidikan.

Ia memastikan prinsip zero tolerance atau tanpa toleransi tetap menjadi komitmen Pemkab Sukabumi. Artinya, setiap laporan pelanggaran harus ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan.

Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa penjatuhan sanksi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap keputusan kepegawaian harus didasarkan pada fakta, hasil pemeriksaan, serta mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata informasi atau opini yang berkembang di tengah publik,” katanya.

Pemkab Sukabumi juga menghormati langkah hukum yang ditempuh korban dan keluarganya. Perlindungan identitas, martabat, serta pemulihan psikologis pihak terdampak harus menjadi perhatian utama selama proses penanganan berlangsung.

“Ketegasan terhadap dugaan pelanggaran ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas ASN sekaligus memastikan sekolah menjadi lingkungan yang aman bagi peserta didik,” tandasnya.

Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana

BERITA TERKAIT

POPULER

Terbaru