Sukabuminow.com || Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadikan optimalisasi pengangkutan sampah Sukabumi sebagai salah satu prioritas di tengah keterbatasan armada pelayanan.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, mengatakan persoalan pengangkutan masih menjadi tantangan utama pelayanan persampahan di wilayah yang memiliki 47 kecamatan dan ratusan desa tersebut.
Menurut Dede, saat ini DLH mengoperasikan 54 armada pengangkut sampah. Namun, sekitar delapan unit mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan secara optimal.
“Kita ingin terus melakukan optimalisasi pelayanan prima dengan kemampuan yang ada. Memang harus diakui, pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat masih belum maksimal karena keterbatasan armada,” ujar Dede, Senin (7/9/26).
Kondisi tersebut semakin kompleks karena usia sebagian besar kendaraan sudah lebih dari 10 tahun. Perawatan rutin tetap dilakukan, tetapi kendaraan yang mengalami kerusakan berat membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit.
Akibatnya, jadwal pengangkutan di sejumlah wilayah terkadang harus disesuaikan. Armada yang sedang diperbaiki tidak dapat dioperasikan sehingga pelayanan rutin berpotensi mengalami keterlambatan.
Dede mengungkapkan, kebutuhan ideal berdasarkan master plan persampahan jauh lebih besar dibandingkan jumlah armada yang tersedia saat ini.
“Kalau berdasarkan master plan, untuk menjangkau seluruh wilayah administratif Kabupaten Sukabumi, kebutuhan minimalnya sekitar 250 unit truk sampah,” katanya.
Kesenjangan tersebut menunjukkan besarnya tantangan pelayanan persampahan di Kabupaten Sukabumi. Dengan kondisi geografis yang luas, pengangkutan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Saat ini, pelayanan baru menjangkau sebagian wilayah. Dari 381 desa dan lima kelurahan, sekitar 156 desa di 36 kecamatan telah mendapatkan layanan pengangkutan.
“Ini menjadi kendala kita. Ketika satu kendaraan rusak atau sedang menjalani perawatan, pelayanan di lapangan harus disesuaikan,” jelasnya.
Di sisi lain, sampah yang masuk ke kawasan Cimenteng kini tidak lagi diarahkan untuk ditimbun melalui metode landfill. Setelah operasional TPA Cimenteng dihentikan, sampah yang masuk diarahkan ke fasilitas pengolahan menjadi bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF).
Perubahan tersebut membuat pengangkutan semakin penting dalam rantai pengelolaan sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan dari masyarakat harus dapat segera dipindahkan menuju fasilitas pengolahan.
Karena itu, DLH tidak hanya mengandalkan penambahan armada. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan berbagai pihak juga didorong untuk mengurangi beban pengangkutan dari sumber.
“Persoalan sampah ini merupakan urusan bersama. Kita harus mendorong pola pengelolaan yang lebih mandiri agar sampah yang harus diangkut oleh DLH dapat dikurangi,” tutur Dede.
Menurutnya, optimalisasi pelayanan harus berjalan bersamaan dengan perubahan pola pengelolaan sampah di masyarakat. Dengan begitu, keterbatasan armada dapat diimbangi melalui pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
“Harapan kita pelayanan semakin tertib dan optimal. Namun, masyarakat juga perlu ikut mengurangi sampah sejak dari rumah,” pungkasnya.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
