Pemkab Sukabumi Perkuat SADAJABAR, Data Kemiskinan dan Stunting Jadi Perhatian

Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai memperkuat pemanfaatan data terintegrasi untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat secara lebih terperinci. Melalui Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADAJABAR), pemerintah daerah didorong meninggalkan pola penanganan masalah yang hanya bertumpu pada data agregat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menilai platform tersebut dapat membantu pemerintah memetakan persoalan masyarakat hingga tingkat desa. Dengan begitu, perangkat daerah bisa menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Menurut Ade, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan menjadi beberapa bidang penting yang membutuhkan dukungan data terintegrasi. Persoalan seperti anak putus sekolah, stunting, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat harus diketahui secara lebih spesifik agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.

“Data ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. Kita ingin perencanaan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran,” unSukabumi saat membuka sosialisasi SADAJABAR di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Kamis (19/11/26).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah penanganan stunting. Melalui SADAJABAR, data tidak hanya disajikan dalam bentuk angka atau persentase, tetapi juga dapat ditelusuri berdasarkan wilayah hingga tingkat desa.

“Informasi itu diharapkan membantu perangkat daerah, camat, dan pemerintah desa untuk menentukan lokasi serta kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan prioritas,” katanya.

SADAJABAR merupakan platform pemanfaatan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Data dasarnya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian diperluas melalui integrasi data sektoral perangkat daerah.

“Integrasi itu membuka peluang koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan pembangunan. Pemerintah dapat menghubungkan informasi kependudukan dengan kebutuhan program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga ketenagakerjaan,” jelas Ade.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Encep Wagan Refliana, menjelaskan bahwa SADAJABAR dikembangkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan berbagi pakai data.

“Tujuannya agar berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat dapat ditangani melalui kebijakan yang lebih terukur dan berbasis informasi,” ungkapnya.

Meski begitu, Ade mengingatkan bahwa pemanfaatan data terintegrasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan informasi pribadi.

“Seluruh perangkat daerah dan camat diminta menjaga keamanan serta kerahasiaan data masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” sambung Ade Suryaman.

Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana

BERITA TERKAIT

POPULER

Terbaru