Sukabuminow.com || Pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah perbatasan membutuhkan koordinasi lintas daerah. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperkuat sinergi melalui kerja sama penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Deni Yudono, bersama Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid di Mako Satpol PP Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/26). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Satpol PP, terutama dalam menangani persoalan yang berpotensi melintasi batas administrasi daerah.
Kasatpol PP Kabupaten Sukabumi, Deni Yudono, mengatakan kolaborasi antardaerah diperlukan agar pelaksanaan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, persoalan ketertiban di wilayah perbatasan tidak selalu dapat ditangani secara optimal oleh satu daerah. Karena itu, koordinasi dan kesamaan pola penanganan menjadi penting untuk menghindari perbedaan langkah di lapangan.
“Kerja sama ini merupakan upaya memperkuat sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan koordinasi yang baik, penanganan persoalan di lapangan diharapkan lebih efektif,” ujar Deni.
Kerja sama Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor mencakup penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan tugas utama Satpol PP sebagaimana mandat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sinergi lintas wilayah diharapkan memperkuat koordinasi dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penanganan gangguan ketertiban, serta pelaksanaan kegiatan pelindungan masyarakat,” terang Deni.
Ia menegaskan, penguatan kelembagaan Satpol PP tidak cukup hanya melalui peningkatan kapasitas personel, tetapi juga membutuhkan dukungan koordinasi antarpemerintah daerah.
“Yang ingin kita kuatkan bukan hanya koordinasi kelembagaan, tetapi bagaimana tugas-tugas Satpol PP bisa dilaksanakan secara terintegrasi. Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Selain kerja sama lintas daerah, Satpol PP Kabupaten Sukabumi juga membahas penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2027 bersama tim koordinasi pemerintah daerah dan Bea Cukai.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi serta menyinkronkan rencana kegiatan tahun berikutnya sesuai ketentuan penggunaan DBHCHT.
“Perencanaan kegiatan harus disinkronkan sejak awal dengan pihak terkait, termasuk Bea Cukai. Kami ingin program yang disusun benar-benar mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan memberikan dampak nyata di lapangan,” jelasnya.
“Melalui penguatan kerja sama Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor serta sinkronisasi program DBHCHT 2027, Satpol PP diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan memberikan pelindungan kepada masyarakat,” tandasnya.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
