Reforma Agraria Mengemuka di Hari Tani Nasional 2026, Pemkab Sukabumi Buka Ruang Dialog

Sukabuminow.com || Momentum Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali menyoroti persoalan strategis sektor pertanian, terutama reforma agraria dan kepastian pengelolaan lahan bagi petani.

Isu tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Tani Nasional yang digelar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi di Desa Cijulang, Kecamatan Jampangtengah, Sabtu (26/9/26).

Ketua DPC SPI Kabupaten Sukabumi, Rojak Daud, mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam momentum tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah penting untuk membuka ruang dialog dalam mencari penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi petani.

“Terima kasih atas kehadiran pemerintah daerah. Kami berharap momentum Hari Tani ini menjadi langkah konkret dalam mengawal reforma agraria untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Rojak.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi hadir melalui Sekretaris Daerah, Ade Suryaman, yang mewakili Bupati Sukabumi, Asep Japar. Ia didampingi jajaran Dinas Tata Ruang serta Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.

“Pemerintah daerah terbuka terhadap dinamika pertanahan di Kabupaten Sukabumi, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kawasan perkebunan eks HGU (Hak Guna Usaha),” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial. Koordinasi antara pemerintah, petani, dan pihak terkait diperlukan agar penyelesaian persoalan lahan memiliki pijakan yang jelas serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani persoalan pertanahan itu sangat penting. Pendekatan diperlukan untuk menjaga kondusivitas sekaligus memberikan ruang bagi petani menjalankan aktivitas pertanian,” katanya.

Persoalan kepastian lahan memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan produksi pertanian. Bagi Kabupaten Sukabumi, penguatan sektor pertanian tidak hanya menyangkut peningkatan hasil produksi, tetapi juga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pedesaan.

Karena itu, kata Ade, dialog mengenai reforma agraria menjadi penting untuk mempertemukan kepentingan pengelolaan lahan, produktivitas pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kami berharap sinergi antara Pemda dengan kelompok petani dapat terus diperkuat. Kepastian bagi petani diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana

BERITA TERKAIT

POPULER

Terbaru