Sukabuminow.com || Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan perdagangan. Praktik tersebut juga berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai. Untuk menekan peredarannya, Bea Cukai Bogor menggandeng Pemerintah Kabupaten memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui Sosialisasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) Ilegal Tahun 2026. Terbaru, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Surade, Kamis (12/11/26).
Kegiatan tersebut menyasar masyarakat dan pelaku usaha setempat. Sebanyak 25 peserta mengikuti sosialisasi yang menghadirkan perwakilan Bea Cukai Ristiawan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Bangtas PPNS Satpol PP Kabupaten Sukabumi Ujang Soleh Suryaman, Camat Surade Usep Supelita, dan Kasi Gakperda Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Ferry Ferdian.
Ristiawan menjelaskan, pemahaman mengenai ciri-ciri rokok ilegal menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah terjebak membeli maupun memperdagangkan produk tanpa memenuhi ketentuan cukai.
Materi sosialisasi mencakup pengenalan ciri fisik dan kemasan rokok ilegal, sekaligus penjelasan mengenai dampak peredarannya. Edukasi ini diharapkan membuat masyarakat lebih cermat mengenali produk tembakau yang beredar di pasaran.
“Melalui sosialisasi ini, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami karakteristik rokok ilegal, sehingga dapat mengenali dan tidak ikut memperjualbelikannya,” ujar Ristiawan.
Sementara itu, Ujang Soleh Suryaman menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, upaya penindakan perlu berjalan beriringan dengan edukasi agar kesadaran masyarakat tumbuh dari lingkungan masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal dapat merugikan negara karena mengurangi penerimaan dari sektor cukai. Selain itu, praktik tersebut menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
“Jangan membeli atau menjual rokok ilegal. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk membantu menekan peredarannya. Ketika masyarakat tidak membeli, ruang pemasaran produk ilegal juga semakin terbatas,” tegas Ujang.
Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan distribusi dan penjualan produk kepada konsumen. Karena itu, pemahaman mengenai ketentuan cukai perlu menjadi perhatian agar aktivitas perdagangan tidak bersinggungan dengan pelanggaran hukum.
Melalui sosialisasi BKCHT ilegal 2026 di Surade, Bea Cukai Bogor dan Pemkab Sukabumi berharap pengawasan dapat diperkuat melalui partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Langkah tersebut sekaligus mendukung terciptanya perdagangan yang tertib serta melindungi penerimaan negara.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
