Catut Nama Kepala Bidang, Distan Sukabumi Ingatkan Bahaya Penipuan Online
Sukabuminow.com || Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik penipuan yang mencatut nama pejabat daerah.
Hal ini menyusul beredarnya nomor kontak yang mengatasnamakan salah satu pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, yakni Kepala Bidang PPBP, Gilar M Akmal. Nomor tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi mencurigakan melalui pesan singkat maupun aplikasi percakapan.
Gilar menegaskan bahwa nomor yang beredar tersebut bukan merupakan kontak resmi dirinya maupun institusi.
“Nomor yang beredar itu bukan milik saya. Jangan mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan pejabat Dinas Pertanian tanpa verifikasi yang jelas,” tegas Gilar, Rabu (1/4/26).
Ia menjelaskan, modus penipuan dengan mencatut nama pejabat pemerintah saat ini semakin beragam dan menyasar berbagai kalangan, termasuk petani, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya literasi digital serta kehati-hatian dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan permintaan data pribadi, bantuan, maupun transaksi keuangan.
Gilar mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan konfirmasi melalui saluran resmi pemerintah apabila menerima pesan mencurigakan.
“Pastikan setiap informasi diverifikasi melalui kanal resmi Dinas Pertanian atau langsung datang ke kantor. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kurangnya kehati-hatian,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi juga terus mengoptimalkan penyebaran informasi resmi melalui media sosial dan kanal komunikasi publik lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan serupa kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan kewaspadaan dan sinergi, potensi kerugian akibat penipuan dapat diminimalkan.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
