Sukabuminow.com || Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang digelar Selasa (21/4/26), menjadi momentum penting dalam mengukur arah pembangunan daerah ke depan. Dalam agenda tersebut, DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 kepada Bupati Sukabumi.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan mendalam dari berbagai rapat yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh catatan tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Pada hari ini kami DPRD bersama Bapak Bupati melaksanakan rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi LKPJ tahun 2025. Rekomendasi dan catatan hasil rapat sudah kami sampaikan dan diserahkan kepada Pak Bupati,” ujar Politisi Golkar itu.
Ia menekankan, DPRD tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga mendorong keberlanjutan program yang dinilai sudah berjalan baik. Sementara itu, aspek yang masih perlu ditingkatkan menjadi fokus utama dalam rekomendasi tersebut.
“Yang sudah bagus tentu harus dipertahankan, sedangkan yang masih kurang harus diperbaiki. Alhamdulillah, Pak Bupati juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan tersebut, baik untuk tahun berjalan maupun ke depan,” tambahnya.
Selain pembahasan LKPJ, rapat paripurna juga menyinggung penundaan penyampaian sejumlah nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penundaan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya perubahan mekanisme regulasi yang kini mewajibkan pengajuan melalui Kementerian Hukum serta Biro Hukum Provinsi.
Menurut Budi, langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap aturan baru yang bertujuan memperkuat kualitas produk hukum daerah.
“Sekarang semua Raperda harus melalui Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi terlebih dahulu sebelum dibahas di DPRD. Ini bagian dari proses yang harus dilalui agar regulasi yang dihasilkan lebih matang,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menyambut baik rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi acuan penting bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja.
“Terima kasih, hari ini telah dilaksanakan paripurna penyampaian hasil LKPJ tahun 2025. Dari catatan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperbaiki ke depan, juga yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkap Asep.
Ia memastikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD tidak akan berhenti sebagai dokumen formal semata, melainkan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh jajaran eksekutif.
“Catatan itu merupakan tindak lanjut yang harus diperbaiki oleh perangkat daerah ke depan. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana