Sukabuminow.com || Kunjungan Kantor Staf Presiden (KSP) RI ke wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak sekadar melihat kondisi pascabencana. Verifikasi lapangan diarahkan untuk memetakan kebutuhan yang dapat menjadi bahan koordinasi pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana.
Staf Ahli KSP RI, AA Ade Kadarisman, turun langsung ke sejumlah titik terdampak pada Kamis (24/9/26). Lokasi yang dikunjungi antara lain SDN 1 Cimaja, SDN Karangpapak, jembatan di Cikahuripan, serta Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Wanajaya dan Desa Sukarame. Seluruh lokasi berada di Kecamatan Cisolok.
Kunjungan Ade tersebut didampingi Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkim Kabupaten Sukabumi Rudi AB, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Cecep Supriadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat, dan lainnya.
Ade mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Sukabumi, Asep Japar, dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.)Dudung Abdurachman. Tim KSP ditugaskan untuk melihat kondisi faktual di lapangan, khususnya dampak bencana terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Tujuannya kita mendapatkan gambaran secara faktual dan langsung tentang kondisi di lapangan terkait kebencanaan, khususnya dampaknya terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Ade.
Menurut Ade, kondisi yang ditemukan cukup beragam. Selain sarana pendidikan dan kesehatan, tim juga melihat infrastruktur yang terdampak serta kawasan Cijambe dengan 116 rumah yang terdampak akibat pergeseran tanah.
Data hasil verifikasi tersebut, kata Ade, akan menjadi bahan bagi KSP untuk menentukan aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Penanganannya tidak hanya menyangkut pemerintah pusat, tetapi juga perlu dibagi sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten.
“Data-data ini menjadi sangat penting bagi kami untuk melihat apa saja yang harus menjadi atensi pemerintah pusat. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat memberi manfaat untuk kebijakan dan koordinasi lintas sektor serta lintas kementerian dan lembaga,” katanya.
Ade menegaskan, verifikasi di Sukabumi juga berkaitan dengan fungsi KSP dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu kerangka yang menjadi perhatian ialah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Sejumlah program prioritas tersebut mencakup revitalisasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur. KSP menyebut program-program tersebut sebagai bagian dari agenda yang perlu dikawal agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberi manfaat kepada masyarakat.
“KSP berkepentingan memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan efektif, serta benar-benar berdampak kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi menjadi penting,” kata Ade.
Bagi Kabupaten Sukabumi, kondisi kebencanaan membuat kebutuhan tersebut memiliki konteks khusus. Kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi faktual dan pembagian kewenangan antarpemerintah.
Ade menyebut hasil kunjungan lapangan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Penentuan bentuk intervensi, termasuk kewenangan dan dukungan anggaran, akan dilihat berdasarkan hasil verifikasi serta ranah masing-masing pemerintah.
“Dari verifikasi lapangan ini kita akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Kita petakan mana yang menjadi area pemerintah pusat, mana yang menjadi ranah provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten,” tuturnya.
Langkah tersebut diharapkan membuat penanganan dampak bencana di Kabupaten Sukabumi lebih terarah. Pada saat yang sama, data lapangan menjadi dasar untuk menghubungkan kebutuhan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
