Sukabuminow.com || Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pemulihan rumah warga dan kawasan permukiman terdampak bencana.
Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Deputi Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, belum lama ini. Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menghadiri kegiatan itu bersama Kepala Disperkim Sendi Apriadi dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki.
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menekankan pentingnya penyelarasan program daerah dan pusat agar penanganan pascabencana berjalan terarah, terutama dalam pemulihan hunian serta kawasan permukiman masyarakat.
“Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya menangani kerusakan yang terlihat. Kita perlu memastikan kebutuhan hunian warga, kondisi lingkungan permukiman, dan dukungan infrastrukturnya menjadi bagian dari penanganan yang terintegrasi,” ujar Sendi.
Bagi Disperkim, kata Sendi, pemulihan pascabencana memiliki persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Rumah yang rusak bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi juga menyangkut tempat tinggal, aktivitas keluarga, dan kemampuan warga untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Karena itu, koordinasi dengan BNPB diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat didukung pemerintah pusat,” terangnya.
Sendi menilai, penanganan harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak. Pendataan kerusakan, penentuan prioritas, serta sinkronisasi program menjadi aspek penting agar bantuan dan pembangunan dapat diarahkan secara tepat.
“Penanganan harus disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak. Koordinasi lintas instansi penting agar langkah pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan penanganan perumahan dan permukiman dengan agenda rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur terdampak.
Menurut Sendi, kolaborasi pemerintah kabupaten dan pusat diperlukan agar kebutuhan yang belum tertangani dapat dibahas sesuai kewenangan, persyaratan teknis, dan ketersediaan dukungan program.
Disperkim bersama BPBD akan berperan sesuai tugas masing-masing dalam mendorong penanganan yang terarah. Sinergi tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas pemulihan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan warga.
“Yang kita dorong adalah penanganan yang terencana dan berkelanjutan. Pemulihan harus memperhatikan keamanan tempat tinggal serta kondisi kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman,” tutur Sendi.
Bagi Kabupaten Sukabumi, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi menghasilkan tindak lanjut konkret. Perencanaan, pendataan, dan kesesuaian program perlu terus dikawal agar kebutuhan masyarakat terdampak tidak berhenti pada pembahasan.
Disperkim pun mendorong agar kolaborasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung pemulihan rumah dan kawasan permukiman secara bertahap, sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Dengan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih terarah. Tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat terdampak kembali menempati hunian yang aman dan menjalani kehidupan secara produktif.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
